Sabtu, 19 Oktober 2019

Pemkot Sosialisasi Perwal Nomor 42 Tahun 2019

Tentang penyelenggaraan angkutan perkotaan dikota jambi berbasis SPM

Kamis, 10 Oktober 2019 | 14:27:26 WIB


Wawako Maulana membuka sosialisasi Perwal Nomor 42  tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan perkotaan di Kota Jambi berbasis SPM.
Wawako Maulana membuka sosialisasi Perwal Nomor 42 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan perkotaan di Kota Jambi berbasis SPM. / Amril Hidayat/Metrojambi.com

JAMBI- Guna menyediakan transportasi angkutan perkotaan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).  

Pemkot Jambi melalui Dishub kota Jambi menggelar sosialisasi peraturan Wali Kota  nomor 42 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan perkotaan dikota jambi berbasis SPM, di Ruang Pola kantor Wali Kota Jambi.

Sosialisasi tersebut dihadiri  para pelaku usaha angkutan kota, organda, Dinas  PUPR Kota Jambi, dan para sopir yang selama ini terlibat dalam angkutan perkotaan.
Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan pelaku usaha, sopir  angkutan umum, Ditlantas Polresta Jambi, Dishub provinsi Jambi guna mensosialisasikan Perwal mengenai angkutan kota terbaik ke masyarakat kota Jambi.

“Sekarang yang diinginkan masyarakat angkutan kota dengan sistem yang aman, nyaman, dan berbasis aplikasi. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman maka kita akan tergerus,” sebutnya.

Pemkot Jambi juga akan melakukan peremajaan angkutan kota di Jambi secara bertahap. Sehingga dapat mengimbangi dengan investasi yang sudah masuk ke Jambi.

“Kalau kita tidak melakukan perubahan maka akan habis angkutan kota di Jambi. Sudah terbukti dari 1300 angkutan kota yang ada, saat ini yang hanya beroperasi tinggal 200 angkutan saja,” sebutnya.

Menurutnya Perwal ini  juga seiring dengan pemkot Jambi akan melaunching Bus Rapid Transit (BRT) dalam waktu dekat.
“Tapi tetap semua sopir angkot akan kita rangkul,” katanya.

Dikatakan kepala Dishub Kota Jambi Saleh Ridho bahwa Perwal ini dibuat didasarkan atas kurangnya minat masyarakat dengan angkutan kota yang ada.

“Sehingga Pemkot Jambi  ingin membuat regulasi ini, dan dapat melayani masyarakt sesuai dengan SPM. Dimulai dari standar pengoperasian,standar keselamatan dan standar pelaporan,” kata Saleh Ridho.

Sehingga pihaknya meminta agar semua pihak mendukung adanya Perwal mengenai angkutan kota yang sesuai dengan SPM. Sementara untuk kendaraan angkutan kota yang belum sesuai dengan SPM akan diberi waktu setahun.

“Tapi ingin kita mulai dari hal yang kecil. Misalnya dari sisi pengoperasian, sopir harus memiliki identitas, seragam dan tidak boleh makan dan merokok didalam angkutan,” katanya.

Para sopir diharapkan mampu menjadi contoh ke penumpang. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan menguji semua kendaraan angkutan kota.

“Kalau memang setelah diuji tidak sesuai dengan uji kelayakan maka izinnya tidak akan diperpanjang lagi,” pungkasnya.


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments