Minggu, 17 November 2019

Urgensi Pembangunan Perpustakaan Desa


Kamis, 10 Oktober 2019 | 20:37:28 WIB


Lukman Hakim Dalimunthe
Lukman Hakim Dalimunthe / ist

Oleh: Lukman Hakim Dalimunthe

PERPUSTAKAAN merupakan salah satu sumber pengetahuan manusia. Kalau dalam epistemologi, sumber pengetahuan itu ada di alam. Perpustakaan bagian dari alam.

Secara sederhana, perpustakaan adalah tempat berkumpulnya ratusan bahkan ribuan buku yang telah ditulis. Ada yang bersifat akademik, semi akademik atau non akademik.

Sebagai sumber pengetahuan, ia menjadi salah satu hal vital yang harus dimiliki oleh individu maupun masyarakat. Dalam arti sempit, perpustakaan merupakan kewajiban bagi setiap insan manusia.

Kenapa dikatakan wajib? Sejatinya setiap ajaran agama dan kepercayaan itu menyuruh seluruh ummat nya untuk selalu belajar dan belajar. Di Islam sendiri, proses belajar merupakan tugas dari lahir sampai mati.

Sampai sini kita telah bersepakat bahwa perpustakaan merupakan suatu sumber pengetahuan dan kewajiban yang dimiliki setiap individu.

Saya sendiri, memiliki ratusan buku koleksi pribadi untuk dijadikan bahan rujukan. Saya selalu melakukan proses membaca untuk mengetahui secara mendalam perihal segala sesuatu.

Tidak penting temanya apa, kita harus bisa melahap segala pengetahuan yang ada sebagai jalan untuk tidak dibodohi.

Pada tahun 2017 yang lalu, saya dan 3 teman lainnya mendirikan organisasi yang bernama Perpus Rakyat. Organisasi ini, saat ini, telah melakukan beberapa agenda kegiatan untuk menunjang kemampuan literasi masyarakat. Ada lapak baca, rumah baca, kelas penulisan, bedah buku dan sebagainya.

Kebutuhan terhadap perpustakaan merupakan suatu wujud keinginan kita untuk ikut mencerdaskan generasi bangsa. Bahwa sesuatu bangsa itu dikatakan maju karena luas atau majunya pengetahuan masyarakat.

Coba kita lihat di kabupaten atau kota masing-masing. Perpustakaan pemerintah berlokasi di pusat ibu kota pemerintahannya. Sehingga masyarakat yang jauh dari pusat tersebut merasa kesulitan untuk mengakses bahan bacaan berkualitas.

Selain jauh dari masyarakat, perpustakaan di kabupaten/kota seharusnya bersifat universal. Dengan arti segala bahan bacaan harus ada di dalamnya.

Sejatinya, perpustakaan itu berorientasi kepada kebutuhan masyarakatnya. Contoh kecil, masyarakat di desa itu ada yang berprofesi sebagai petani, tukang kebun, peternak, penjahit, tukang bangunan dan sebagainya. Buku-buku mengenai kegiatan mereka harus disediakan di perpustakaan. Agar pekerjaan mereka itu dapat diselesaikan dengan pengetahuan yang memadai.

Dengan adanya buku-buku tersebut, mereka akan lebih giat dan mendapatkan ide-ide baru untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Berangkat dari kondisi di atas, perpustakaan desa harus segera dibangun oleh pemerintah desa melalui Anggaran Dana Desa yang telah diberikan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah.

Perihal Anggaran Dana Desa ini, saya telah menyuruh kekasih saya untuk dijadikan penelitian tugas akhir kuliahnya (skripsi). Alhamdulillah judulnya telah di ACC oleh pihak jurusan.

Kembali ke tema, perintah penggunaan dana tersebut bisa dilihat di peraturan undang-undang no 16 tahun 2018 tentang prioritas anggaran dana desa. Saya lihat juga, bahwa setiap tahunnya perpustakaan selalu masuk ke prioritas penggunaan dana desa. Ini mencerminkan bahwa pemerintah pusat tidak main-main soal pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Selain telah tertulis diundang-undang, bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan Transmigrasi  mengatakan bahwa dana desa dapat dapat digunakan untuk Perpustakaan Desa. “Dana desa bisa digunakan untuk membangun perpustakaan di desa-desa. Perpustakaan yang ada di desa bukan hanya fisik tapi kita sediakan dalam bentuk digital, desa-desa yang infrastrukturnya sudah cukup, kita bantu dengan penyediaan buku-buku,” ujarnya (jawapos.com)

Begitu juga dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, beliau mengatakan bahwa dana desa boleh digunakan untuk membangun perpustakaan desa. (Medcom.id)

Setelah adanya penguatan undang-undang, saya pikir pemerintah desa wajib melihat kebutuhan mendasar yang harus dimiliki masyarakat nya.

Saya melihat di beberapa desa yang ada, bahwa pembuatan perpustakaan desa tidak dilaksanakan. Kalaupun ada yang melaksanakan nya, perpustakaan tersebut hanya sebatas jadi bangunan tanpa kegiatan.

Saya pernah mengusulkan dan menanyakan pembuatan perpustakaan desa ini kepada kepala desa setempat. Mereka menjawab, bahwa masyarakat di sini belum merasa penting untuk menganggarkan dana tersebut di desa.

Karena proses penggunaan dana desa itu ada di Musyawarah Desa nya. Di sini lah masyarakat akan berembuk untuk apa dana desa yang telah diberikan.

Untuk kelurahan juga memiliki anggaran kelurahan yang ada di bawah kecamatan. Berbeda dengan anggaran dan desa yang dikelola secara otonom. Setidaknya ada beberapa prioritas utama mengenai anggaran kelurahan tersebut. Salah satunya tentang pendidikan dan kebudayaan. (kemenkeu.go.id)  

Jawaban tersebut adalah salah satu kelemahan dinas perpustakaan setempat atau pihak terkait yang tidak melakukan sosialisasi kepada desa mengenai pentingnya perpustakaan desa.

Ini menjadi salah satu poin yang harus pemerintah benahi. Berbenah dari dini, jangan sampai menyesal kemudian hari.

Terakhir, perpustakaan merupakan salah satu bentuk literasi, yaitu literasi baca tulis. Literasi baca tulis merupakan literasi tingkat dasar yang harus dimiliki seluruh masyarakat Indonesia.

Setelah memiliki pemahaman literasi baca tulis tersebut, masyarakat diajak untuk memahami lima literasi lagi, yaitu literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan.

Saya ingatkan kembali mengenai amanat undang-undang dasar 1945 yang tertuang di alinea ke empat pembukaan, "Mencerdaskan kehidupan bangsa."

*) Penulis merupakan Koordinator Perpus Rakyat


Penulis: Lukman Hakim Dalimunthe
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments