Rabu, 20 November 2019

Disdik Provinsi Jambi Keluarkan Surat Edaran, Larangan Pungli di Sekolah


Senin, 14 Oktober 2019 | 21:07:25 WIB


Kepala Disdik Provinsi Jambi Agus Herianto
Kepala Disdik Provinsi Jambi Agus Herianto / dok.metrojambi.com

 JAMBI - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi mengeluarkan surat edaran mengenai larangan pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah. Ini setelah adanya empat laporan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Jambi, tentang pungutan yang dilakukan oleh SMA/SMK di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan pada 11 Oktober 2019 lalu, sebagai tindaklanjut dari pertemuan dengan pihak Ombudsman Perwakilan Jambi.

Kepala Disdik Provinsi Jambi Agus Herianto mengatakan, berdasarkan Peraturan Mendikbud RI No 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dirinya melarang pungutan kepada peserta didik atau orang tua peserta didik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ini berlaku untuk SMA/SMK/SLB negeri se Provinsi Jambi yang kewenangannya ada di bawah dinas Pendidikan Provinsi Jambi," ujarnya, Senin (14/10/2019).

Kemudian poin kedua, disebutkan bahwa komite sekolah dapat memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan melalui penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya, dalam bentuk dan/atau sumbangan.

"Poin ketiga, apabila kepala SMA/SMK/SLB negeri se Provinsi Jambi masih melakukan pungutan, kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pungutan yang dimaksud dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," beber Agus.

Selanjutnya, larangan melakukan pungutan ini berlaku hingga diterbitkannya peraturan yang dikeluarkan Pemda Provinsi Jambi terkait pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan SMA/SMK/SLB negeri se P

"Poin ke lima, Kepala SMA/SMK/SLB negeri se Provinsi Jambi agar melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi Jafar Ahmad ketika dikonfirmasi mengatakan, telah dilaksanakan pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Pihak sekolah yang terlapor, menurutnya sudah menyatakan menyetop pungli, dan sebagian lainnya sudah mengembalikan uang.

Namun Jafar mengatakan, bukan berarti persoalan pungli di empat sekolah yang dilaporkan masyarakat itu sudah selesai. Karena pihaknya masih menunggu data dari masing-masing sekolah terlapor.

"Kami masih minta data pengembalian uang atau pertanggungjawaban terhadap penggunaannya dari sekolah. Disdik Provinsi Jambi kami minta mengkoordinir dan mempersiapkan draft Pergub untuk pungutan atau biaya di sekolah," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments