Selasa, 19 November 2019

Pariwisata Halal, Antara Makna dan Konsep


Senin, 21 Oktober 2019 | 14:42:23 WIB


Yulfi Alfikri Noer S.IP,. M.AP
Yulfi Alfikri Noer S.IP,. M.AP / istimewa

PARIWISATA merupakan leading sector perekonomian Indonesia dengan menyumbangkan devisa yang di prediksi akan terus meningkat. Sektor pariwisata membawa dampak positif dalam berbagai sektor lainnya, seperti transportasi, perhotelan, resort dan homestay, restoran, UMKM, tenaga kerja yang bermuara pada meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat.

Secara garis besar, pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan sektor ekonomi, usaha lokal akan tumbuh, lapangan pekerjaan dapat tercipta, hal ini yang menjadikan bahwa pariwisata sangat berdampak terhadap ekonomi suatu daerah. Wisata halal menjadi trend baru dalam segmen pariwisata dunia, perkembangannya terus mengalami peningkatan.

Terlihat sejak tahun 2014 mencapai 108 juta wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata, meningkat di tahun 2015 yang mencapai 117 juta wisatawan muslim dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Nilai perjalanan wisatawan muslim secara global diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun 2014 mencapai nilai USD 145 Miliar dan di tahun 2016 akan mencapai USD 300 Miliar (Global Muslim Travel Index, 2015, 2016, 2017, 2018).

Apakah yang di maksud dengan wisata halal? Wisata halal muncul dari kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran Islam yakni Al-Quran dan Hadits. Sehingga konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman yaitu nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utamanya. Hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata. Hingga kini, belum ada prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal yang disepakati dan tidak banyak literatur atau praktisi yang mendiskusikan dan memaparkan hal tersebut. Literatur yang mengangkat hal tersebut dapat dilihat pada Henderson (2010), Sahida et al. (2011), Battour at al. (2010), Saad et al. (2014), yang mana dapat dirangkum prinsip-prinsip dan atau syarat utama wisata halal dari sumber tersebut, yaitu : makanan halal, tidak ada minuman keras (mengandung alkohol), tidak menyajikan produk dari babi, tidak ada diskotik, staf pria untuk tamu pria dan staf wanita untuk tamu wanita, fasilitas ruang ibadah (Masjid atau Mushala) yang terpisah gender, toilet diposisikan tidak menghadap kiblat, pakaian yang islami untuk seragam staf, petunjuk arah kiblat. Hingga kini baru terdapat lima hotel syariah berbintang tiga di Indonesia. Ironis memang, wisata halal makin gencar, tapi hotel syariah di Indonesia kurang sertifikasi.

Berdasarkan prinsip dan atau syarat utama wisata halal diatas, beberapa prinsip dapat berseberangan dengan kepentingan lainnya khususnya pada daerah-daerah yang mayoritas non-muslim yang mengembangkan wisata halal. Namun, beberapa wilayah lain yang mayoritas muslim dapat mengembangkan pariwisata halal, seperti Jambi. Provinsi Jambi merupakan wilayah yang berpotensi menjadi destinasi pariwisata halal, mengingat Jambi memiliki filosofi adat bersandi syara’, syara; bersendi kitabullah. Semboyan ini memiliki makna segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama, jangan hendaknya bertentangan antara satu dengan yang lainnya, selain itu Provinsi Jambi sendiri memiliki destinasi wisata yang menjanjikan seperti wisata alam, wisata religi, wisata sejarah, wisata seni dan budaya, serta Agro wisata yang menyebar di berbagai wilayah Provinsi Jambi. Dibalik peluang yang dimiliki oleh Provinsi Jambi, terdapat masalah yang menjadi hambatan dalam mempersiapkan Provinsi Jambi sebagai destinasi wisata halal. Awareness (kepedulian) dan perhatian para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengembangkan wisata halal di provinsi ini masih belum terbangun. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya potensi pariwisata halal di provinsi Jambi. Akan tetapi, pengetahuan dan wawasan akan makna, konsep ataupun prinsip pariwisata ini belum begitu menggaung, baik dikalangan pemerintah setempat mupun pelaku industrinya. Terkait pengembangan dan konsep wisata halal di Provinsi Jambi saat ini belum ada regulasi atau kebijakan khusus mengenai pengembangan wisata halal. Hingga kini penanganan wisata halal masih berada pada tingkat provinsi yaitu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

    Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan wisata halal di Provinsi Jambi pemerintah daerah dapat mendorong  keberadaan hotel syariah berstandar minimal bintang tiga sesuai dengan pedoman penyelenggaraan hotel syariah yang terdapat dalam  Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memfasilitasi infrastruktur dan transportasi yang nyaman dan bersahabat. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat lokal untuk ikut serta dalam mengembangkan, mempromosikan  dan menjaga keindahan destinasi wisata merupakan hal yang tidak kalah penting dalam mewujudkan pariwisata halal. Bilamana semua diatas dipenuhi, bisa dipastikan akan menarik perhatian masyarakat luas. Tidak hanya dari wisatawan lokal, turis asing akan turut datang mengunjungi dan mereka akan merasa betah dan senang.

*) Penulis adalah akademisi. Tinggal di Jambi


Penulis: Yulfi Alfikri Noer S.IP,. M.AP
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments