Selasa, 19 November 2019

Pembangunan Jalan Khusus Batubara Masih Terkendala Pembebasan Lahan


Senin, 21 Oktober 2019 | 21:16:04 WIB


ilustrasi
ilustrasi / dok.metrojambi.com

JAMBI - Jalan khusus angkutan batubara masih belum terwujud. Namun telah ditetapkan konsep jalan tol atau jalan tanpa hambatan untuk kendaraan pertambangan tersebut. Setidaknya 140 Km dari Sarolangun-Batanghari-Jambi direncanakan untuk jalan berbayar ini.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi Imron Rosadi mengatakan, hingga saat ini prosesnya masih pembebasan lahan dan izin lokasi.

"Pihak pengembang sudah memiliki izin prinsip dari tiga kabupaten yang akan menjalani perlintasan," ujart Imron, Senin (21/10/2019).

Imron menyampaikan, investasi ini senilai lebih dari Rp 1,2 T untuk membangun jalan tol dengan panjang 140 Km, dan lebar 30 meter. Menurutnya, pengoperasiannya persis seperti tol, dengan tarif yang dikenakan kepada setiap angkutan batubara yang melewati.

"Kalau sudah dapat izin semua itu, mereka bisa langsung mulai kegiatan konstruksi," bebernya.

Sedangkan saat ini, pengembang sedang menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Dimana pembebasan lahan tersebut sudah mencapai angka 65 persen. "Untuk rekomendasi izin sudah didapatkan dari kabupaten namun izin dari Badan Pertanahan Nasional belum. Nanti selanjutnya menyusul pengurusan Amdal dan Amdal Lalin," ujar Imron.

Sementara itu, kegiatan konstruksi belum dapat dimulai. Pasalnya berdasarkan laporan dari pengembang, target mereka seharusnya awal Januari 2019 sudah mulai konstruksi. "Namun, karena pengembang menghadapi kendala dalam pembebasan lahan, maka pembangunan harus tertunda," kata Imron.

Ditanyakan mengenai wewenang Pemprov untuk memberikan izin, Imron mengatakan karena jalan itu lintas kabupaten, maka izin prinsip diberikan oleh Pemkab Kabupaten masing-masing. "Sedangkan untuk Amdal dan Amdal Lalin, baru dikeluarkan oleh Pemprov Jambi," sebutnya.

Lebih lanjut, Imron menyampaikan jika jalan khusus batubara itu, nantinya tidak akan berstatus jalan kabupaten, Provinsi, ataupun nasional, namun berstatus milik swasta. Jalan itu sepenuhnya dibangun oleh pengembang, dengan hitung-hitungan yang mereka buat sendiri.

"Pemprov dan Pemkab yang dilewati, nantinya akan mendapat retribusi dari pendapatan tarif tol yang dikenakan. Persentasenya, belum dibahas. Begitu juga dengan tarif tol yang ditetapkan kepada setiap angkutan batubara, juga belum ditetapkan," jelasnya.

Terkait penetapan tarif itu, kata Imron, diajukan oleh pengembang. Kemudian, akan dibahas di Pemprov dan disahkan dalam sebuah Peraturan Daerah. “Teknis pengelolaannya bagaimana, kita belum dapat. Namun yang jelas akan ada Perda mengenai tarif. Mereka ajukan tarif, kemudian kita bahas. Ada bagian retribusi yang akan masuk ke kas daerah," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments