Sabtu, 23 November 2019

Tim KemenPAN-RB Apresiasi Keberadaan Kantor Pengacara Negara di Kantor Gubernur Jambi


Selasa, 22 Oktober 2019 | 20:37:04 WIB


Asisten III Setda Provinsi Jambi berfoto bersama Kajati Jambi dan Tim KemenPAN-RB
Asisten III Setda Provinsi Jambi berfoto bersama Kajati Jambi dan Tim KemenPAN-RB / metrojambi.com

JAMBI - Tim dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (22/10/2019) sore, meninjau kantor pengacara negara yang berada di kantor Gubernur Jambi. Kedatangan tim KemenPAN-RB diterima Asisten III Setda Provinsi Jambi H. Sudirman, SH, didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi Hj. Andi Nurwinah, SH, MH, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi M. Ali Zaini, dan Kepala Biro Aset Riki Febrianto.

Kepala Sub Bidang Analisis Perumusan Kebijakan Pengawasan KemenPAN-RB Arif Tri Harianto mengemukakan, ada inovasi baru dari Kejati Jambi, yaitu membuka pelayanan langsung terkait pengacara negara, kantornya langsung di kantor gubernur.

"Ini merupakan inovasi baru dan bagus. Satu-satunya pelayanan kejaksaan yang ada di kantor Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hanya ada di Provinsi Jambi ini," ujar Arif.

Pihaknya pun sangat mendukung sekali Pemprov Jambi dalam membuka Kantor Pengacara Negara dilingkungan Kantor Gubernur tersebut. "Apabila pemerintah daerah mempunyai kendala berupa bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya, khususnya dalam penyelesaian aset atau sengketa lainya, kita dengan cepat dapat menyelesaikannya, karena kantor sudah ada di di Pemprov sendiri," katanya.

Menurut Arif, dari 31 Provinsi yang dikunjunginya, Kejaksaan Tinggi Jambi termasuk terinovasi. "Ada lima provinsi yang terinovasi di Indonesia, salah satunya termasuk Jambi." pungkasnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Jambi H. Sudirman, SH menyampaikan, Pemprov Jambi terus bersinergi dengan Kejati Jambi dalam mendorong tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan di Provinsi Jambi.

"Kita terus berkomitmen dan bersinergi dalam menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di Provinsi Jambi. Salah satu upaya kita bersama dalam mendorong hal tersebut adalah melalui kesepakatan bersama untuk melakukan penanganan terhadap masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, untuk itu kita dirikan kantor Pengacara Negara di Kantor Gubernur ini, agar semua persoalan menyangkut hukum bisa cepat teratasi," tuturnya.

Ditambahkan Sudirman, Pemprov Jambi membutuhkan pendampingan secara hukum terkait beberapa hal. "Diantaranya permasalahan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pendampingan kontrak dengan para penyedia jasa, dan permasalahan pembebasan lahan, inilah fungsi secara optimal dalam penyelesaian konfik hukum yang ada di Provinsi Jambi," imbuhnya.

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Hj. Andi Nurwinah, SH, MH mengungkapkan, kedatangan ini merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama antara Kejati Jambi bersama Pemprov Jambi beberapa waktu yang lalu, yakni permasalahan hukum yang ada di provinsi jambi dapat terselesaikan dengan cepat.

"Kita berkomitmen dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum tetap mengedepankan keadilan dengan sebaik-baiknya, dimana Pemprov Jambi dapat mengkuasakan kepada Kejati Jambi dengan peran sebagai Jaksa Pengacara Negara dengan tujuan agar permasalahan hukum dapat terselesaikan dengan cepat," katanya.

Andi menyebut, dukungan yang diperoleh berupa bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya, apabila berhadapan dengan konflik hukum, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

"Kita di sini bertugas dalam membantu Pemprov Jambi dalam masalah konflik hukum, jika jalan negosiasi tidak bisa lagi ditempuh dan menemui jalan buntu, maka kita akan menggugatnya melalui jalur pengadilan, dimana Kejati Jambi akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara atas kuasa dari Pemprov Jambi," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments