Kamis, 14 November 2019

Serapan Anggaran Masih di Bawah 60 Persen, PKS Minta Pemprov Tegas Ambil Kebijakan


Rabu, 23 Oktober 2019 | 16:22:31 WIB


/ istimewa


JAMBI - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Supriyanto, meminta Gubernur Jambi tegas dan berani dalam mengambil kebijakan untuk mencoret atau menghapus program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memiliki fokus pada pencapaian target indikator kinerja, dan terkesan hanya kegiatan yang menghambur-hamburkan uang rakyat.

 

Ini disampaikannya dalam rapat paripurna terkait penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 di gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (23/10/2019).

 

"Untuk itu fraksi PKS berharap agar penyusunan APBD 2020 ini sudah menjawab segala persoalan dan masalah untuk mewujudkan Jambi Tuntas 2021," ujarnya.

 

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong Gubernur beserta jajarannya untuk lebih proaktif dalam upaya menggali potensi pendapatan dari sumber lain. Misalnya, kata Supriyanto, target pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disebutkan hanya akan bertambah 22,59 juta atau meningkat hanya sebesar 0,07 persen dan bahkan bagian laba atas penyertaan modal pada PT Askrida mengalami penurunan sebesar 165,34 persen.

 

"Ini merupakan fakta yang sangat ironis, dimana BUMD yang kita miliki harusnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan jumlah PAD kita. Namun kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan," sebut Supriyanto.

 

Dalam kesempatan ini, Fraksi PKS juga menanyakan bagaimana upaya yang telah dilakukan Pemprov Jambi dalam mengatasi kebocoran dari sektor pendapatan. Karena menurut mereka, bukan tidak mungkin salah satu penyebab lambannya pertumbuhan sektor pendapatan ini akibat masih terjadinya kebocoran-kebocoran dalam setiap komponennya.

 

Terhadap belanja daerah, Fraksi PKS juga menyoroti masih rendahnya serapan anggaran yang sampai hari ini tercatat masih dibawah 60 persen atau lebih tepatnya sekitar 56,73 persen. Padahal seharusnya, pada triwulan IV penyerapan dana APBD 2019 harus sudah diatas 70 persen.

 

"Namun faktanya penyerapan masih dibawah 60 persen. Ini diperaprah lagi dengan serapan anggaran pada belanja modal baru 32,74 persen. Fakta ini sungguh sangat tidak ideal, Dimana Pemprov Jambi selalu menyampaikan jika kita mengalami keterbatasan anggaran. Namun sebaliknya realita yang terjadi Pemprov justru tirak mampu secara maksimal dalam menggunakan anggaran," ungkap Supriyanto.

 

Selanjutnya, Fraksi PKS juga tak luput menyoroti perihal keterpurukan harga jual komoditi karet dan sawit dalam beberapa tahun belakangan. Kemudian pengalihan kewenangan penanganan SMA dan SMK dari Kabupaten/kota ke Provinsi yang dirasa masih menemukan adanya permasalahan di lapangan. Tak luput pula beberapa kendala yang terjadi di RSUD Raden Mattaher.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments