Minggu, 17 November 2019

Jambi Bussines Centre Mulai Dibangun


Senin, 28 Oktober 2019 | 11:37:45 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI - Setelah mangkrak hampir lima tahun, kini pembangunan Jambi Bussines Centre (JBC) yang berlokasi di eks kantor Dinas Peternakan Simpang Mayang, Kota Jambi mulai menunjukkan tanda-tanda. Lahan yang dulunya bersengketa itu, kini sudah dipasangi pagar seng.

PT. Putra Kurnia Property (PKP) sebagai pemenang tender pembangunan JBC yang menanamkan investasinya sebesar Rp 1,2 triliun, sudah bisa memulai pembangunan. Ini menyusul sudah terpenuhinya segala persyaratan sebelum dokumen alih fungsi lahan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke Hak Guna Bangunan (HGB) serta Amdal dan designnya.

Kepala Biro Pengelolaan Aset Milik daerah Provinsi Jambi Riko Febrianto ketika dikonfirmasi mengatakan semua persiapan sudah selesai. Kontraktor pemenang tender sudah bisa langsung memulai pekerjaannya.

"Semua sudah kelar persyaratannya. Kemarin itu tinggal Amdal dan design, sudha selesai. Kalau HPL ke HGU sudah lama selesai," ujarnya, Senin (28/10/2019).

Riko mengatakan, tidak ada sanksi diberikan kepada pihak ketika lantaran terlambat membangun. Sebab, pembangunan murni menggunakan anggaran pihak ketiga tersebut secara keseluruhan. Sementara Pemprov Jambi hanya menyediakan lahan. Pada tahun 2014 lalu, Pemprov Jambi dan PT. PKP sudah menendatangani kesepakatan untuk melaksanakan kerja sama dalam bentuk BOT.

"Jadi dalam perjanjian itu, selama tiga puluh tahun. Setelah tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani, maka seluruh aset JBC itu akan jadi milik Pemprov Jambi," tuturnya.

Meski belum dibangun dan mangkrak, kerjasama dianggap sudah berlangsung. Pihak kontraktorpun juga setiap tahun selama empat tahun belakangan ini membayar kontribusi ke Pemprov Jambi sesuai dengan perjanjian.

"Kami sudah koordinas ke Kementerian, perjanjian terhitung sejak ditandatangani. Meskipun pembangunan terhenti karena persoalan sengketa lahan kemarin, tetap dianggap sudah berjalan," ujarnya.

Ditanyakan target penyelesaian pembangunan, Riko mengatakan tidak ada. Ini karena tidak menggunakan anggaran APBD Provinsi Jambi sedikitpun. Yang jelas, kerjasama berlangsung selama 30 tahun.

Sebagaimana diketahui, pembangunan JBC sebelumnya mangkrak lantaran sengketa lahan antara Pemprov Jambi dan orang yang mengaku sebagai ahli waris kepemilikan lahan seluas 7,6 hektar tersebut. Namun, setelah beberapa kali persidangan, akhirnya keputusan inkrah di MA yang menyatakan Pemprov Jambi sebagai pemenang dan pemilik sah lahan tersebut.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments