Minggu, 19 September 2021

Alokasi DAK Fisik untuk Jambi Diprediksi Meningkat Hingga Rp 1,3 Triliun

Rabu, 30 Oktober 2019 | 16:05:35 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi mencatat realisasi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Provinsi Jambi sudah mencapai 70 persen. Ini berdasarkan realisasi DAK fisik di 11 pemerintah kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi di Jambi.

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi mengatakan, secara umum, pencairan DAK fisik sudah memasuki pencairan tahap ke dua. Dimana, tahun pertama dicairkan 25 persen dari dana tersedia, kemudian tahap ke dua dicairkan 45 persen, selebihnya dicairkan pada tahap ke tiga nanti.

"Tahap dua sudah cair Senin kemarin," ujar Supendi, Selasa (29/10/2019).

Oleh karena itu, Supendi mengatakan pihaknya pun mendorong seluruh kabupaten/kota dan Pemprov Jambi segera mencairkan DAK fisik yang tersedia, dengan cara melengkapi persyaratan yang di-upload ke dalam sistem. Untuk pencairan tahap ke tiga nanti, pihaknya juga menghimbau agar Pemda tidak menunggu proses pencairan hingga batas akhir meng-upload persyaratan.  

"Karena makin ditunda meng-upload, makin lama proses cairnya, makin lama pula manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," kata Supendi.

Ditanyakan mengenai total DAK fisik tahun ini, Supendi menyebut ada Rp 1,247 triliun yang telah disediakan. Menurutnya jumlah ini meningkat dari tahun 2018 lalu, yakni sebesar Rp 1,06 triliun.

Sedangkan di tahun 2020 mendatang, Supendi mengatakan kemungkinan besar DAK fisik untuk Provinsi Jambi kembali naik, menjadi sekitar Rp 1,3 triliun. Dalam batas akhir penguplotan dan pencairan, seluruh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di Jambi sudah menerima pencairan.

Meski demikian, Supendi mengakui memang ada kendala-kendala yang dihadapi Pemda dalam pencairan ini. Namun sifatnya hanya berupa koordinasi terkait Petunjuk Pelaksanaan (Jutlak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pada proses pencairan tersebut.

"Koordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkaitnya yang sering bersamalah," ungkapnya.

Namun, Supendi mengatakan perlu ada sinergi antara pihaknya dengan Pemda setempat untuk meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. "Kawan-kawan di KPPN di daerah juga bergerak cukup masif. Dan memang kita monitor terus batas waktu pencairan itu," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments