Rabu, 19 Mei 2021

Anggaran Pusat Habis, 3.000 KK Tak Bisa Dapatkan Rumah Bersubsidi


Senin, 04 November 2019 | 21:05:46 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI - Sekitar 3.000 kepala keluarga (KK) tak bisa mendapatkan Fasilitas Liquidasi Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi di Provinsi Jambi, sehingga tidak dapat melaksanakan akad. Informasi yang diperoleh, hal ini disebabkan anggaran di pemerintah pusat untul FLPP ini habis.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jambi Ramond Fauzan mengatakan, persoalan ini perlu dibicarakan bersama, apa penyebab tidak bisa melaksanakan akad untuk mendapatkan rumah bersubsidi tersebut.

"Hal inilah yang perlu disuarakan dan disinergikan dengan berbagai pihak, untuk mendorong program pemerintah yakni sejuta rumah. Karena ini program strategis. Tapi informasinya anggaran di pusat habis. Sehingga, unit rumah ada tapi tidak bisa akad," ujarnya, Senin (4/11/2019).

Ramond menyebutkan, anggaran untuk FLPP di 2019 ini jauh lebih kecil dari pada tahun 2018 lalu, meskipun dirinya mengaku tidak ingat pasti nilainya. Paling tidak, lanjutnya anggaran untuk FLPP tahun 2019 ini hanya separuh dari 2018 lalu. REI ingin menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholder terkait di Provinsi Jambi.

"Banyak yang tak dapat rumah, padahal permintaan terus tumbuh. 3.000 keluarga itu tidak bisa KPR," sebut Ramon.

Ditanyakan mengenai target rumah bersubsidi tahun 2019 ini, Ramond mengatakan sebanyak 7000 unit. Namun, realisasinya terakhir hanya 3.500 unit. Hanya separoh dari target yang bisa terealisasi lantaran anggaran berkurang.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, di Provinsi Jambi realisasi penjualan rumah bersubsidi ini mencapai angka lebih 7000 unit. "Kejadian ini diharapkan tidak terjadi lagi di tahun mendatang. Untuk itu, perlu komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendorong program ini tetap berjalan dengan baik," harapnya.

Sedangkan untuk harga jual rumah tersebut, Ramond mengatakan telah ditetapkan batas atas tahun 2019 seharga Rp 140 juta. Sementara di tahun 2020 nanti, ditetapkan batas atas senilai Rp 150 juta. “Artinya harga jual tidak boleh lebih dari itu," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments