Minggu, 9 Agustus 2020

Sosialisasi Jasa Kontruksi, A Rahman: Tenaga Ahli Wajib Punya Sertifikasi


Selasa, 05 November 2019 | 12:46:02 WIB


Ketua ATAKI Provinsi Jambi A. Rahman saat menyampaikan sambutan
Ketua ATAKI Provinsi Jambi A. Rahman saat menyampaikan sambutan / metrojambi.com

JAMBI - Asosiasi Tenaga Ahli Kontruksi Indonesia (ATAKI) Provinsi Jambi, Selasa (5/11/2019), menggelar sosialisasi sinergi terkait Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB), dan pengadaan barang dan jasa.

Ketua ATAKI Provinsi Jambi H. A Rahman mengatakan, PPKB ini merupakan hal yang baru untuk tenga ahli kontruksi.

"Makanya sosialisasi akan terus kita lakukan untuk kewajiban tenaga ahli mempunyai sertifikasi. Soalnya ini akan memengaruhi kredit poin bagi tenaga ahli kontruksi disuatu perusahaan," kata Rahman

Menurut Rahman, di era revolusi industri 4.0, mengharuskan kita sama-sama mengikuti perkembangannya dan mewajibkan para tenaga ahli kontruksi mengikuti perkembangan ini.

"Ini menuntut kita upgrade perdetik, karena perkembangan zaman. Dan acara ini juga untuk mengupgrade pengetahuan tenaga ahli kontruksi di era revolusi industri 4.0," ujar Rahman lagi.

Lebih lanjut, Rahman mengatakan untuk para tenaga ahli kontruksi diwajibkan mengumpulkan kredit poin 40 dalam satu tahunnya untuk mendapatkan kredit poin tanaga ahli kontruksi maka diwajibkan mengikuti seminar-seminar yang resmi berkaitan dengan jasa konstruksi.

"Kalau tidak salah, satu kegiatan seminar itu hanya mendapat 5 kredit poin. Ini untuk tanaga ahli memperpanjang keanggotaannya, dan syaratnya harus mempunyai kredit poin 120 dalam waktu tiga tahun untuk memperpanjang masa berlaku keanggotaan," bebernya.

Sementara itu, perwakilan Lembaga Pemantau Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jambi Saut H Sihite mengatakan, Gubernur Jambi telah mengeluarkan surat edaran terkait kepemilikan sertifikat para pelaku usaha jasa konstruksi di Provinsi Jambi.

"Semua pekerja di kontruksi harus mempunyai sertifikasi kompetensi, kalau tidak punya akan diberhentikan pekerjaannya dan perusahaan akan dikenakan sanksi," kata Saut yang juga Wakil Ketua II LPJK Provinsi Jambi.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments