Sabtu, 16 November 2019

Mantan Kakanwil Kemenag Jambi Tersangka Kasus Pembangunan Asrama Haji Disidangkan Pekan Depan


Rabu, 06 November 2019 | 09:58:18 WIB


Tersangka kasus pembangunan Asrama Haji Jambi saat dilimpahkan penyidik Polda Jambi kepada pihak kejaksaan
Tersangka kasus pembangunan Asrama Haji Jambi saat dilimpahkan penyidik Polda Jambi kepada pihak kejaksaan / dok.metrojambi.com

 JAMBI – Mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jambi, Muhammad Thahir Rahman, akan segera menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi sebagai terdakwa kasus pembangunan asrama haji Provinsi Jambi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11,7 miliar.

Thahir tidak sendiri. Dalam kasus ini dia menjadi tersangka bersama enam orang lainnya, yaitu Dasman staf Bidang Haji Kemenag Jambi, Eko Dian selaku kepala ULP Kanwil Kemenag Jambi, serta Mulyadi selaku direktur Pt Guna Karya Nusantara (GKN).

Tersangka lainnya adalah Tendriansyah selaku sub kontraktor, Johan Arifin Muda selaku pemilik proyek pembangunan Asrama Haji Jambi, dan Bambang Mursadi Raharja selaku pemilik modal.

Menurut informasi, ketujuh tersangka yang saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Jambi, dijadwdalkan akan disidangkan minggu depan dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Sidang perdananya ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 November 2019,” ujar Yandri Roni, Humas Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu (6/11/2019).

Adapun majelis hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini adalah Erika Emsah Ginting selaku hakim ketua, dan dua hakim anggota yakni Okta dan Amir. “Tiga orang inilah yang akan memeriksa perkara ini, hingga akhir,” kata Yandri.

Sedangkan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi yang diketui oleh Kasi Penuntutan I Putu Eka Suryanataha. “Mereka inilah yang nanti akan membacakan dakwaan hingga putusan inkracht," tandasnya.

Ketujuh tersangka sendiri dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun  2001 tentang perubahan  atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001 tentang perubahan  atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Untuk diketahui, ketujuh orang ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi pada Oktober 2019 lalu. Ketiganya diduga telah merugikan negara Rp 11,7 miliar dari total anggaran Rp 51 miliar.

Pembangunan gedung tersebut terbengkalai atau dihentikan pengerjaannya sejak Maret 2017 lalu. Pengerjaan fisik revitalisasi tersebut hanya terlaksana sebanyak 64 persen.

Namun pencairan anggaran sudah mencapai 92 persen. Dalam proyek ini diduga telah terjadi pengaturan pemenang tender dan pengerjaan proyek.

Bangunan megah yang tampak dari luarnya tersebut ternyata baru dikerjakan dua lantai saja. Itupun tidak dapat digunakan. Bahkan lift yang seharusnya tersedia tidak ada sama sekali. Atas kasus tersebut saat ini ke tuju orang itu sedang mendekam di Lapas Klas II A Jambi.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments