Jumat, 22 November 2019

UMP Jambi Naik 8,51 Persen


Rabu, 06 November 2019 | 20:49:50 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2020 resmi ditetapkan. Angkanya naik sebesar 8,51 persen dari UMP saat ini, yaitu Rp 2.423.718, dan mulai berlaku pada 1 Januari mendatang.

Penetapan tersebut berdasarkan SK Gubernur Nomor 220/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2019 yang ditandatangani per tanggal 25 Oktober 2019. UMP Provinsi Jambi ditetapkan sebesar Rp 2.630.162,13 per bulan untuk waktu 7 jam sehari dan 40 jam kerja seminggu.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi melalui Kabid Pembinan Wasnaker dan Industrial Zulpan menyebut, besaran angka UMP Provinsi Jambi tahun 2020 ini diperoleh berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jambi pada 21 Oktober 2019 lalu. Hasilnya, disepakati besaran UMP tahun 2020 lalu yang kemudian disampaikan rekomendasi ke Gubernur Jambi.

"Alhamdulillah UMP Provinsi Jambi untuk tahun 2020 sudah ditetapkan, berdasarkan SK Gubernur. Dan SK tersebut sesuai aturan harus diumunkan pertanggal 1 November kemarin," kata Zulpan, Rabu (6/11/2019).

Zulpan mengatakan, penetapan UMP untuk tahun 2020 tersebut merupakan tindaklanjut surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019.

"Berdasarkan itu kita diminta melaksanakan rapat untuk merekomendasikan ke Gubernur terkait besaran UMP berdasarkan ketentuan tersebut. Jadi formulanya sudah ditentukan oleh Kementrian, jadi kita hanya rapat menyepakati lalu merekomendasikan ke Gubernur," jelas Zulpan.

Untuk langkah selanjutnya, kata Zulpan, pihaknya akan menyampaikan SK Gubernur Jambi tersebut kepada Dunas Tenaga Kerja dan Bupati Kabupaten/kota, untuk mensosialisasikan besaran UMP ini ke perusahan-perusahaan yang ada.

"Ini kan normatif, artinya wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Dan juga ada sanksi hukumnya bagi perusahaan yang tidak melaksanakan," ujarnya.

Sedangkan untuk sanksi sendiri, diungkapkan Zulpan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. "Sanksi bisa pencabutan izin perusahaan," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments