Sabtu, 14 Desember 2019

Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Istri Pimpinan SMB


Rabu, 06 November 2019 | 09:13:38 WIB


Deli Fitri bersama puluhan anggota Serikat Mandiri Batanghari (SMB) saat dilimpahkan ke jaksa beberapa waktu lalu
Deli Fitri bersama puluhan anggota Serikat Mandiri Batanghari (SMB) saat dilimpahkan ke jaksa beberapa waktu lalu / dok.metrojambi.com

 JAMBI – Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim menolak keberatan penasehat hukum Deli Fitri dan Muslim, pimpinan Sarikat Mandiri Batanghari (SMB). Menurut JPU, surat dakwaan sudah sesuai dengan perkara dan alat bukti.

“Materi keberatan eksesksi dianggap prematur, karena tidak melihat filosofi terkait  ada rentan waktu yang lama dari penangkapan dan kejadian,” kata JPU Noraida Silalahi dalam persidangan, Rabu (5/11/2019).

Menurutnya, tuduhan semena-mena atas pembuatan Berita Acara Perkara (BAP) tidaklah  benar, karena telah diberikan penasehat hukum, saat sebelum BAP dilakukan.

“Persyaratan dakwaan sudah sesuai dengan syarat formil dan materil. Karena sudah menjelaskan secara rinci, dan ditanda tangani oleh jaksa dan tersangka (terdakwa, red). Sesuai dengan pasal 143 KUHP,” sebutnya.

Dalam surat dakwaan, juga sudah merumuskan semua unsur delik kejadian dan unsur perkara, dan penasehat hukum tidak seharusnya mengiring opini, karena semua orang sama di mata hukum bukan malah menyudutkan pihak lain.

“Terlalu memaksakan kehendak, karena penangkapan sudah sesuai prosedur hukum. Seharusnya penasehat hukum datang sejak awal, bukan datang di tengah jalan,” sebut jaksa.

Jaksa juga menyebut jika pengambilan proses BAP Terdakwa dalam kondisi mulut dan tertutup, logikanya bagaimana terdakwa bisa memberikan keterangan jika mulut tertutup. “Baca kembali surat dakwaan, sehingga paham akan dakwaan, sehingga tidak menyalahkan orang lain dan merasa dirinya paling benar,” tegasnya

Jaksa mengatakan penasehat hukum terlalu yakin jika dia  yang ditunjuk oleh terdakwa. Padahal ada beberapa terdakwa tidak mengakui. “Untuk itu yang mulia, dengan segala rasa hormat, jaksa penuntut umum untuk tidak menerima eksepsi penasehat hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam persidangan majelis hakim juga menolak pemindahan dan penangguhan terdakwa Deli Fitri, istri dari pimpinan SMB, Muslim.

Pasalnya jika dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maka terdakwa Deli Fitri akan dipindahkan ke Lapas perempuan, sehingga jika ada persidangan akan membutuhkan waktu yang lama dalam perjalanan.

Kemudian, jika benar dipindahkan ke Lapas perempuan, akan membuat terdakwa kelelahan karena menempuh perjalanan yang cukup jauh. "Tadi saudara (Deli Fitri) kalau di Polda hanya 4 orang di satu ruangan, kalau di Lapas bisa sampai 9 sampai 10 orang, kan lebih baik di Polda saja, " kata hakim.

Majelis hakim juga menggambarkan jika di rutan Polda Jambi lebih aman, kerena ada tim dokter yang akan merawat keadaan Terdakwa yang sedang hamil tua.

"Di sana (Rutan Polda) ada dokter, kaluar ada apa-apa dokter bisa cepat memberikan pertolongan, kalau di Lapas bakal susah," ujarnya.

Atas penolakan itu, majelis hakim meminta kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk menyampaikan ke Polda Jambi untuk memenuhi kebutuhan untuk ibu hamil, agar anak yang di kandung tidak terjadi apa-apa.

"Tolong jaksa, sampaikan jika beri perhatian khusus ibu hamil, mungkin yang makan dua kali, bisa diberikan dua kali tolong di kasih tiga kali ya, karena terdakwa sedang hamil," tegasnya.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments