Kamis, 14 November 2019

Bawaslu Kabupaten/kota Terancam Tak Bisa Cairkan Anggaran


Kamis, 07 November 2019 | 09:30:59 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / istimewa

 MUARABUNGO - Polemik masalah nomenklatur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota sempat membuat ketar-ketir. Pasalnya, dalam nomenklatur mengancam Bawaslu kabupaten/kota tak bisa mencairkan dana yang bersumber dari APBD.

Padahal saat ini Bawaslu Kabupaten telah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Di Kabupaten Bungo misalnya, Bawaslu mendapat kucuran dana sebesar 12,64 miliar dan sudah ditandatangani dalam NPHD antara ketua Bawaslu dengan Bupati Bungo.

Bawaslu Bungo sendiri tak risau dengan adanya isu yang menyebutkan dana NPHD tak bisa dicairkan. Ketua Bawaslu Bungo Abdul Hamid menyebutkan, sudah ada dasar hukumnya tentang nomenklatur.

"Kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang perubahan Panwaslu ke Bawaslu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juga diatur Bawaslu kabupaten merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu RI. Yang artinya pertanggungjawaban kepada Bawaslu RI," terang Hamid.

Penandatanganan NPHD yang dilakukan Bawaslu dengan Bupati Bungo pun diatur dalam beberapa dasar hukum. Selain itu, kata Hamid  penandatanganan NPHD juga adanya surat perintah dari ketua Bawaslu RI.

"Surat perintah dari Ketua Bawaslu RI mengenai penandatanganan NPHD pada 1 Nopember. Selain itu juga ada Permendagri nomor 54 Tahun 2019. Disitu dijelaskan penggunaan teknis dana Hibah untuk Bawaslu yang bersumber dari APBD," jelas Hamid.

Bawaslu kabupaten/kota juga berpatokan  pada dasar hukum peraturan Menteri Keuangan. Ada beberapa peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar hukum Bawaslu mengenai NPHD.

"Pertama ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 99 tahun 2017. PMK Nomor 182 Tahun 2017 dan PMK nomor 206 Tahun 2018. Artinya jelas, ada dasar hukum untuk melakukan pencairan terhadap NPHD yang telah ditandatangani. Apa yang mesti ditakutkan, sudah ada dasar hukum yang jelas," tegas Abdul Hamid.

Bawaslu Kabupaten Bungo mendapat kucuran dana sebanyak Rp 12,64 Miliyar. Dana tersebut tertuang dalam NPHD yang telah ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Bawaslu.

"Pencairan terbagi dalam empat tahap. Untuk tahun 2019 pencairan melalui APBD-P sebesar 182 juta. Dana tersebut untuk proses perekrutan Panwas kecamatan. Sisanya dicairkan di tahun 2020," pungkasnya.


Penulis: Budi Prasetyo
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments