Jumat, 22 November 2019

AJB Minta Kerinci Segera Serahkan Aset

Paling Lambat Akhir Tahun

Kamis, 07 November 2019 | 14:45:55 WIB


Walikota Sungaipenuh dan Wabup Kerinci saat menyepakati penyerahan aset, yang difasilitasi Pemprov dan Drijen Otda, beberapa waktu lalu.
Walikota Sungaipenuh dan Wabup Kerinci saat menyepakati penyerahan aset, yang difasilitasi Pemprov dan Drijen Otda, beberapa waktu lalu. / Dedi/metrojambi.com

KERINCI - Persoalan penyerahan aset Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungaipenuh, menjadi topik sambutan Walikota Sungaipenuh, H. Asafri Jaya Bakri saat Rapat Paripurna dalam rangka HUT Ke-11 Kota Sungaipenuh.

AJB meminta, pada tanggal 30 Desember 2019 seluruh Aset Kabupaten Kerinci yang ada di Kota Sungaipenuh harus sudah diserahkan.

"Pada 29 Agustus 2019, dengan difasilitasi Provinsi Jambi soal penyerahan aset sudah ada kesepakatan yang ditandatangani pihak provinsi, kejaksaan dan KPK RI. Karena itu, hari ini saya sampaikan kepada masyarakat Kota Sungaipenuh, agar mengetahui persoalan aset ini," jelasnya.

Pada pertemuan tersebut lanjutnya, telah disepakati dan ditandatangani, bahwa Pemkab Kerinci wajib menyerahkan aset kepada Sungaipenuh sampai batas 30 Desember 2019 mendatang.

Namun ada pengecualian terhadap Dua Aset Pemkab Kerinci yakni, Aset Rumah Sakit Umun, karena ini perlu menganggarkan oleh dewan berkaitan dengan pegawainya. Kemudian Aset Kincai Plaza, belum diserahkan karena menunggu kesiapan pembayaran hutang kabupaten yang harus dibayar.

"Kalau menurut kesepakatan secara legalnya bahwa menjadi aset Sungaipenuh terhitung 31 Desember. Tapi Sungaipenuh berkenan meminjam pakai kembali kepada Pemkab Kerinci, hal-hal yang memang dibutuhkan Kabupaten Kerinci, seperti ada gedung yang belum dibangun," ucapnya.

Ketua DPRD Kota Sungaipenuh, Fajran juga menyampaikan, Kota Sungaipenuh sudah 11 Tahun umurnya. Namun persoalan aset belum juga tuntas.

"Kami dan masyarakat Sungaipenuh sudah risau, karena berdasarkan UU 25 tahun 2008, paling lambat penyerahan aset 5 tahun. Kami sudah sangat merasa dirugikan," ungkapnya.

Dirinya minta kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang menyelesaikan aset ini melalui KPK RI, tidak berhenti menyelesaikan hal ini, karena ini menyangkut hajat orang banyak.

"Kami tidak ingin persoalan ini sampai ke dewan otonomi daerah, karena sudah banyak yang kita keluarkan dalam memperjuangkan Kota Sungaipenuh. Kami tindak ingin dianggap gagal karena hanya persoalan aset. Kami minta diselesaikan secara tuntas," tegasnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi, M. Dianto, yang hadir mewakili Gubernur Jambi pada Rapat Paripurna HUT kota Sungaipenuh, menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan itu.

Apabila sampai 31 Desember tidak juga diserahkan sesuai UU, maka persoalan akan dibawa ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

"Kalau sudah dibawa ke dewan Pertimbangan Otonomi Daerah maka kita sama-sama akan rugi, kita juga dianggap otonomi daerah gagal. Mohon dukungan agar persoalan ini selesai sesuai yang disampaikan Walikota Sungaipenuh tadi, makanya kami mohon dukunganya," pungkasnya.


Penulis: Dedi
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments