Sabtu, 4 Juli 2020

ICW: Gakkumdu Perlu Dievaluasi


Rabu, 13 November 2019 | 10:37:34 WIB


Sosialisasi pengawasan pemilu dalam seminar gerakan anti politik uang
Sosialisasi pengawasan pemilu dalam seminar gerakan anti politik uang / Sahrial

JAMBI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasalu) Provinsi Jambi menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu dalam seminar gerakan anti politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Selasa (12/11/2019).

Acara yang digelar Abadi Convention Center (ACC) Abadi Suite Hotel, menghadirkan sejumlah narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Guru Besar Universitas Jambi dan lainnnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi, mengatakan untuk pemilihan kepala daerah 2020 mendatang pihaknya menginginkan Pemilu bebas dari politik uang.

"Setidaknya forum yang diadakan hari ini memberikan edukasi bagi kita bagaimana mengantisipasi terkait maraknya politik uang di penyelenggaraan pemilihan umum ini," sebut Asnawi.

Oleh karena itu, Asnawi juga mengayakan bahwa pihaknya menginginkan masing-masing Kabupaten/Kota mempunyai kordinator untuk melawan politik uang ini.

"Nantinya kita mengiginkan agar ada kordinator di Kabupaten/Kota supaya nantinya Pilkada yang akan datang dapat mejadikan politik uang sirna," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Donal Fariz dari ICW. Dia menjelaskan, politik uang merupakan problem dalam Pemilu, terutama di level pemilih.

"Pemilih itu menganggap politik uang adalah rejeki musiman. Pilkada artinya musim politik uang, ini yang perlu diluruskan" katanya.

Untuk jangka pendek, kata Donal, antisipasi yang bisa dilakukan bersama salah satunya Bawaslu yakni dengan melakukan pencegahan dan pendidikan pemilih untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kalau untuk jangka panjangnya adalah perbaikan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Donal menyebutkan, ICW juga memiliki keterbatasan untuk melakukan monitoring karena wilayah Indonesia yang luas. Sehingga bisa dilakukan adalah memperkuat partisipasi masyarakat. “Paling tidak untuk mencegah, ini peran yang bisa di berdayakan,” ucapnya.

Disamping itu, evaluasi yang perlu dilakukan yakni pada persoalan norma aturan UU yang sangat terbatas. Salah satunya mengenai alat bukti, kelembagaan seperti Gakkumdu.

“Gakkumdu ini seolah-olah menjadi simalakama dalam penegakan hukum Pemilu. Terkadang ada yang mendorong dan ada yang menahan laju dari kasus yang di tangani Gakkumdu,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Donal, perlu evaluasi dari Komisi II DPR RI agar kelembagaan Gakkumdu tidak tumpang tindih dengan hukum Pemilu. Padahal semangatnya Gakkumdu ini menjadi instrument penegakan hukum yang bebas dari kepentingan.

“Karena tiga organ yang terlibat yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu terkadang menjadi sumbatan dari penegakan hukum pemilu. Inikan lari dari semangat awal,” jelasnya.

Lalu apa kelemahan dari tiga lembaga ini di Gakkumdu? Donal menyebutkan adanya kepentingan dan pemahaman standar hukum yang berbeda. Misalnya Bawaslu menilai sudah memenuhi unsur, sementara Kepolisian dan Kejaksaan menganggap belum memenuhi unsur.

“Kemudian apliasi politik dan kepentingan sebenarnya turut hadir dari banyak sisi. Kadang satu sudah jalan dan dua lagi tidak, akhir mentok,” tandasnya.

Untuk diketahui, acara sosialisasi pengawasan politik uang ini dihadiri oleh akademisi, OKP, Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Pemuda, Organisasi Masyarakat dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments