Rabu, 11 Desember 2019

Jambi Sempat di Urutan 26 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik


Kamis, 14 November 2019 | 15:00:03 WIB


Kepala Dinas Komunikasi Informasi Provinsi Jambi, Nurachmat Herlambang
Kepala Dinas Komunikasi Informasi Provinsi Jambi, Nurachmat Herlambang / istimewa

JAMBI - Tingkat keterbukaan informasi publik di Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sempat berada di kategori rendah. Hal itu tampak dari tidak update dan minimnya informasi yang disajikan dalam Website Resmi Pemprov Jambi.

Pantauan di laman resmi Pemprov Jambi beberapa waktu lalu, tampak data dan informasi yang disajikan tidak update. Seperti KUPAS dan RAPBD Tahun 2020 belum dipublis secara terbuka di website tersebut.

Bahkan beberapa data dan informasi di website masih data lama dan belum di update, seperti nama-nama pejabat di lingkup Pemprov Jambi, maupun nama-nama anggota DPRD Provinsi Jambi.

Tidak update dan belum lengkapnya informasi yang dipublish melalui website resmi Pemprov Jambi maupun di bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turut mendukung Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi Provinsi Jambi Nurachmat Herlambang mengatakan, dukungan BPK itu terkait dengan masih banyak dinas-dinas yang enggan menyampaikan kegiatanya secara rinci ke website pemprov mupun ke PPID.

Namun diakui Nurachmat, hingga saat ini belum ada disepakti mengenai daftar informasi-informasi yang boleh di publish dan yang mana saja yang tidak bisa menjadi konsumsi publik.

"Itu yang belum ada kesepakatan saat ini, Jadi di November ini kita mengharapkan ada kejelasan. Seharusnya sekarang ini tidak boleh ragu-ragu lagi untuk menyampaikan informasi di Web," ujarnya.

Oleh karena itu, maka Pemprov Jambi melakukan penguatan peran PPID disetiap OPD agar seluruh Program dan Kegiatan dapat dilaporkan kepada Publik. Sebab masih banyaknya kegiatan yang belum terpublish secara terbuka di Website. Seperti, kata Nurachmat, Dinas-dinas yang paling minim menyampaikan informasi itu biasanya OPD yang kegiatanya banyak, diantaranya PU dan Dinas Pendidikan.

Untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Semua OPD di lingkup Pemprov Jambi, Nurachmat mengatakan pihaknya akan mengundang rapat bersama semua OPD sekaligus mengundang Komisi Informasi sebagai penengah.

Tujuan adanya Keterbukaan Informasi ini, lanjutnya, agar terciptanya transparansi untuk dapat menimbulkan partisipasi masyarakat yang akhirnya akan menghasilkan akuntabilitas pada badan publik.

"Kita berharap mulai tahun ini semua OPD mulai aktif untuk menyampaikan RKA nya apalagi tahun inikan sudah ada PPID. Kita mau pertanyakan, apa alasanya tidak mau mempublis semua kegiatanya," sebutnya.

Bahkan diungkapkan Nurachmat, keterbukaan informasi publik Provinsi Jambi sempat masuk kategeri rendah atau kurang informatif dibandingkan daerah lain yaitu berada di urutan 26.

"Kalau tidak salah kita diurutan 26, termasuk daerah kurang informatif. Tapi itu data yang lama. Berdasarkan informasi dari Komisioner Komisi Informasi Pusat Ibu Wafa Patria Umma, kalau untuk tahun ini informasinya sudah naik ke cukup informatif," sampainya.

Informasi terbaru itu, kata Nurachmat, nantinya akan diumumkan secara resmi ditanggal 21 November di istana negara.

"Pengumuman resminya nanti di tanggal 21 di istana wapres, dalam acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments