Rabu, 11 Desember 2019

Meski Menyetujui, Anggota Dewan Ini Sebut Pinjaman Pemkab Merangin ke PT SMI Belum Urgen


Jumat, 15 November 2019 | 11:38:47 WIB


Muhammad Yani
Muhammad Yani / Andi Kurniawan/Metrojambi.com

BANGKO - Meski menyetujui, Muhammad Yani, anggota DPRD Merangin dari Fraksi NasDem menilai, pinjaman yang akan diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) belum terlalu urgen.

Menurutnya, soal urgensi pemerintah harus membuat hutang sebesar itu perlu dipertanyakan. Peminjaman uang berbunga lebih kurang 7 persen itu, dinilai begitu penting bagi Masyarakat Merangin.

"Selain soal belum begitu urgen, alasan lain yakni kondisi grafik APBD Merangin yang saat ini mengalami penurunan drastis dari anggaran tahun sebelumnya. APBD kita Rp1,5 triliun, nah tahun depan Rp1,2, triliun, lalu kita mau buat hutang lagi," jelas Muhammad Yani.

Selain itu, masih ada persoalan lain. Setelah daerah berhutang dan tahun anggaran setelah itu APBD tak bisa fokus lagi membangun, sebab akan tersedot untuk membayar pokok hutang plus bunganya ke pihak PT SMI.

"Nah, tahun-tahun selanjutnya kita harus bayar hutang dengan angsuran pokok dan bunga, itu semua diambil dari APBD. Makanya saya sempat minta ditunda, ya setidaknya tahun 2021 saja, jika kondisi APBD kita bisa meningkat lagi," tambahnya.

Bahkan, Muhammad Yani sempat meminta penundaan hutang daerah kepada PT. SMI, usulan tersebut ia lontarkan sebelum persetujuan dewan terhadap hutang daerah sebesar Rp150 miliar.

Sebelumnya, DPRD Merangin sudah menyetujui rencana Pemkab Merangin untuk ngutang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dewan membolehkan Pemkab untuk melakukan pinjaman sebesar Rp150 miliar.

Kepastian ini disampaikan langsung Ketua DPRD Merangin, Herman Efendi. Ia mengaku, seluruh fraksi DPRD Merangin sudah setuju Pemkab melakukan hutang kepada PT SMI tersebut. Persetujuan itu diambil setelah dewan menggelar rapat internal, kemarin.

“Seluruh fraksi setuju Pemkab melakukan pinjaman sebesar Rp 150 miliar,” kata Herman Efendi.

Ia beralasan, keputusan itu diambil karena DPRD tak ingin disalahkan pemerintah nantinya. "Kalau nanti kita tidak setujui Pemkab melakukan pinjam, nanti kita dibilang menghambat pembangunan," ujar Herman Efendi.

Meski sudah menyetujui pinjaman tersebut, dewan meminta pada pemerintah agar pinjaman uang dengan PT SMI tidak digunakan untuk membangun rumah sakit. Pinjaman itu hanya untuk membangun infrastruktur.

Untuk diketahui, pola pinjaman untuk membangun infrastruktur ini pertama kali dilakukan pemerintah di Provinsi Jambi. Selain Pemkab Merangin, rencana pinjaman ini juga dilakukan Pemkot Jambi. Namun, sampai saat ini belum disetujui dewan.

Sebelumnya, Bupati Merangin Al Haris mengatakan, tujuan peminjaman itu untuk pembangunan rumah sakit umum baru, pembangunan jalan menuju objek wisata dan pembangunan pasar yang baru. Ia bahkan menyebut, pinjaman itu sudah disetujui PT SMI dan tinggal menunggu persetujuan DPRD Merangin.

Dikatakan Al Haris, PT SMI bahkan sudah turun ke Merangin dan mendukung agar Merangin melakukan pinjaman. Namun anggota DPRD Merangin periode sebelumnya, keberatan dengan rencana Pemkab untuk melakukan pinjaman tersebut.


Penulis: Andi Kurniawan
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments