Rabu, 11 Desember 2019

Bangunan WTC Batanghari Digadaikan ke QBN, PT SPP Disebut Tak Langgar Aturan


Jumat, 15 November 2019 | 09:01:35 WIB


/ metrojambi.com

 JAMBI - Pihak WTC Batanghari yang tergabung dalam PT Simota Putra Parayuda (SPP) akhirnya angkat bicara terkait digadaikannya bangunan mall WTC Batanghari yang berada di atas tanah Pemprov Jambi kepada Qatar Nasional Bank (QBN).

Dengan menggandeng dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Fauzi Syam, pihak WTC menggelar konfrensi pers terkait digadaikannya bangunan Mall WTC Batanghari yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Fauzi Syam dalam jumpa pers tersebut menyampaikan, jaminan aset Mall WTC kepada bank telah dikaji secara hukum. Dimana terkait dengan isu hukum pertama tentang itu dapat dilihat berdasarkan pasal 41 ayat (3) PMDN Nomor.17/2007, atas hak/status tanah kepemilikan Pemda sebelum melakukan kerjasama BGS haruslah berbentuk Sertifikat Hak Pengelolaan.

"Menurut pasal 1 angka 2 PP no. 40/1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannyasebagian dilimpahkan kepada pemenangnya," ujarnya yang juga selaku penyusun kerjasama BOT.

Objek kerjasama yang merupakan investasi dari Pemerintah Provinsi adalah hanya berupa tanah hak pengelolaan, yaitu sebagian dari tanah sertifikat HPL Pemprov Jambi no. 11/2007 dan nomor 12/2007 sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 1 huruf a dan b tidak ada bangunan Pemprov Jambi diatas tanah hak pengelolaan tersebut yang dijadikan objek kerjasama BGS.

"Terhadap objek tanah Pemda yang berstatus hak pengelolaan tersebut menurut pasal41 ayat (4) PMDN Nomor 17/2007 tidak boleh dijadikan jaminan dan diagunkan. Fakta hukumnya, sertifikat HPL Pemprov diatas tidak pernah dijaminka. Dan diagunkan oleh mitra BPS karena keberadaan sertifikat HPL tersebut disimpan oleh Pemprov Jambi," katanya.

Selanjutnya, terkait isu hukum apakah resiko hukum bagi Pemprov Jambi apabila pihak oenggadai tidak mampu membayar hutang itu, Fauzi mengatakan pemberian pinjaman oleh PT Bank QNB kepada PT SPP dengan jaminan HGB atas tanah HPL Pemprov tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang perbankan dan kitab undang-undang hukum perdata.

"Maka secara hukum tanah hak pengelolaan Pemprov Jambi dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan akta perjanjian kerjasama BGS nomor 1 tahun 2007 tetap mendapat perlindungan hukum yang kuat karnea sesuai pasal 25 PP nomor 40/1996, jangka waktu hak guna bangunan ampaling lama 30 tahun. Dengan demikian, pemberian pinjaman oleh Bank kepada PT SPP jangka waktunya tidak boleh melebihi jangka waktu pelaksanaan kerjasama. Fakta hukumnya, jangka waktu pinjaman oleh PT bank QNB Indonesia, jangka waktunya tidak melebihi jangka waktu perjanjian kerjasama," jelasnya.

HGB atas nama PT SPP atau beraloh atas nama bank atau beralih atas nama pihak ketiga lainnya, akan berskhir atau dihapus demi hukum denagn berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama BGS.

"Dengan demikian, sesuai dnwagn akta perjanjian nomor 1 tahun 2007 setelah perjanjian kerjasama berakhir, Pemprov Jambi tetap akan menerima tanah beserta bangunan dan sarana berikut fasilitasnya dalam keadaan baik dan layak pakai tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun. Jadi kita tidak perlu cemas," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments