Rabu, 11 Desember 2019

Kementerian PPPA Gelar Sosialisasi Pendampingan dan Penanganan Terhadap Anak yang Tersangkut Hukum


Senin, 18 November 2019 | 20:54:59 WIB


/ istimewa

JAMBI - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Senin (18/11/2019), menyelenggarakan sosialisasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum. Sosialisasi ditujukan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan Pemda Provinsi Jambi. Sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber dari Kementerian itu sendiri.

 Salah satu yang dibahas dalam sosialisasi tersebut adalah masalah pendampingan dan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ini sesuai dengan UU No 11 tahun 2012. Dimana, anak yang berhadapan dengan hukum bisa sebagai pelaku, saksi, dan korban. Hal ini disebutkan oleh Hasan SH, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapaan dengan Hukum dan Stigmanisasi Kementerian PPPA RI. 

 Hasan mengatakan, selama ini persoalan kekerasan terhadap anak, hanya fokus pada korban. Banyak hal yang harus dipikirkan, termasuk apa penyebab pelaku melakukan aksinya.

"Seharusnya dilihat dari akar masalahnya. Kalau mengalami kekerasan seksual, dicari tau kenapa pelaku begitu. Ada faktor-faktornya. Itu yang tadi harus diberantas," katanya.

Anak-anak pelaku pelanggaran hukum jenis ini, tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara utuh. Karena ada andil orang tua dalam pertumbuhan anak tersebut. Ada berbagai faktor anak melakukan tindakan tersebut. Baik faktor dari dalam maupun dari luar. 

 "Kalau faktor intrinsik atau dari dalam, seperti umur, Lingkungan, faktor intelegensia, gender, serta lingkungan keluarga. Kalau faktor dari luar, itu seperti perkembangan globalisasi dan teknologi. Dimana memungkinkan anak mengakses internet secara bebas. Itulah yang ditiru," ujarnya.

 Atas dasar UU No 11 tahun 2012 itu pula, maka anak yang melakukan tindakan hukum tersebut bisa mendapatkan diversi, atau tidak ditahan. Bisa dalam bentuk pembinaan, dikembalikan ke keluarga, dan beberapa tindakan lainnya. Diversi menurutnya bisa dilakukan asalkan tindakan tersebut tidak dilakukan secara berulang, atau ancaman hukuman dibawah tujuh tahun. 

Diversi ini, lanjutnya juga rawan disalahgunakan. Biasanya, digunakan untuk sarana pemerasan oleh oknum. Diversi dilakukan atas kesepakatan-kesepakatan antara sejumlah pihak. Seperti keluarga korban, keluarga pelaku, serta pihak penegak hukum. 

 "Diversi bisa gagal dilakukan, jika tidak terjadi kesepakatan. Misalnya keluarga korban dendam, tidak mau diversi. Atau ada denda yang harus dibayar untuk diversi, namun ternyata keluarga yang bersangkutan tidak bisa memenuhinya. Akhirnya diversi gagal," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments