Sabtu, 7 Desember 2019

Dukungan HBA Untuk Si(Apa)?


Kamis, 21 November 2019 | 08:25:32 WIB


Yudi Armansyah
Yudi Armansyah / istimewa

Oleh : Yudi Armansyah

HASAN
Basri Agus (HBA) masih menjadi magnet kuat dalam perhelatan Pilgub Jambi kali ini. Di tengah para kandidat bakal calon gubernur yang akan maju sebagian besar berstatus incumbent.

Restu HBA sangat dibutuhkan untuk memperoleh dukungan high politics sekaligus menarik kalangan grass root. Setidaknya ada tiga kandidat berebut suara HBA. Mereka berasal dari Partai Golkar, partai di mana HBA bernaung saat ini yaitu, Alharis (Bupati Merangin), Cek Endra (Bupati Sarolangun) dan Syarif Fasha (Walikota Jambi).

Tanpa menafikan kandidat lain seperti, Fachrori Umar (Gubernur Jambi), Asafri Jaya Bakri (Walikota Sungai Penuh), Syafrial (Bupati Tanjung Jabung Barat), H. A. Bakri (Anggota DPR RI), Syahirsyah (Bupati Batanghari), Usman Ermulan hingga M. Dianto. Nyatanya dukungan HBA saat ini menjadi yang paling diincar oleh para kandidat, termasuk kandidat calon wakil gubernur.

Mengapa restu sekaligus dukungan HBA begitu penting dalam Pilgub kali ini? Sebab, dia kini menjadi salah satu tokoh politik yang paling mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat Jambi. Pasca terpilih sebagai sebagai anggota DPR RI dengan perolehan suara tertinggi.

Bahkan secara nasional ia menempati urutan tiga besar. Belum lagi kegagalan Gubernur Jambi sebelumnya yang terjerat kasus korupsi. Membuat nama HBA kembali dielu-elukan masyarakat untuk kembali memimpin Jambi.

Publik tentunya menanti dengan espektasi tinggi, agar dapat memperoleh pemimpin yang tepat untuk membawa perubahan Jambi ke arah yang lebih baik. Sebab secara psikis, meskipun tidak selalu dominan, publik tentunya ingin gubernur terpilih mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan dibanding sebelumnya. Maka harapan itu muncul tatkala HBA kembali aktif ke panggung politik, setelah sebelumnya vakum pasca kegagalan dalam Pilgub 2015 lalu.

Nyatanya, selama memimpin Provinsi Jambi pada periode 2010-2015, banyak terobosan dan program yang berhasil dilakukannya. Salah satu yang diingat publik ialah program Samisake (Satu Miliar Satu Kecamatan) dan beasiswa pendidikan untuk masyarakat Jambi. Program terakhir ini, sekalipun memiliki "masalah". Namun berhasil mengantarkan putra-putri Jambi untuk mengenyam pendidikan tinggi, baik di dalam dan luar negeri.

Begitu juga program Samisake yang saat ini diadopsi oleh salah satu kandidat dengan memberikan nilai lebih dari program sebelumnya. Dapat dibilang program Samisake menjadi program yang berhasil dilakukan HBA sehingga dijadikan program kampanye salah satu kandidat.

Namun ada problem tersendiri dalam menarik dukungan HBA tersebut yaitu, ketiga kandidat sepertinya berkeinginan kuat hanya menjadi Gubernur. Hal itu, dapat dilihat dari berbagai manuver yang dilakukan. Walaupun dapat dimaklumi keinginan ketiga kandidat yang terkesan “ngotot” untuk menjadi gubernur. Hal itu sejalan dengan "keberhasilan" mereka selama dua periode kepemimpinan di daerahnya masing-masing. Jika tidak ada kandidat alternatif dan potensial lain yang muncul. Maka ketiga kandidat ini memang sangat mungkin dapat terpilih memimpin Jambi.

Problem krusialnya adalah nafsu untuk merebut kursi gubernur akan menyebabkan tidak efektifnya kinerja tim dan upaya-upaya strategis pemenangan mereka sendiri. Jika ini terjadi, maka akan merugikan partai Golkar sendiri. Setidaknya akan muncul dua masalah yaitu, konflik internal dan dukungan suara Golkar yang akan terpecah. Dan ini pastinya akan merembet kepada konstituen mereka sendiri. Jika tidak diantisipasi, maka akan menjadi bumerang tersendiri karena beberapa partai lain tentunya telah menyiapkan strategi politik untuk memenangkan Pilgub.

Dalam posisi seperti ini tentunya akan menjadi dilema tersendiri bagi HBA (sama dilematisnya ketika Presiden Joko Widodo yang harus memilih KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden). Ditengah sodoran dan tekanan partai politik. Maka apa yang terjadi akan menimpa HBA, ia akan seperti makan buah simalakama. Sebab, ketiga kandidat secara emosional dekat dengan dirinya.

Idealnya dukungan HBA akan ditujukan kepada salah satu atau bisa saja dua kandidat sekaligus dibawah naungan partai beringin. Namun masalahnya para kandidat yang terkesan "ngotot" menjadi Gubernur menjadikan dukungan itu menjadi bias. Jika salah satunya bersedia menjadi wakil, maka Golkar akan solid. Meskipun bisa saja kandidat yang tidak didukung HBA menyeberang dengan menggandeng kandidat lain. Sinyalemen itu, tampak dari provokasi tim pendukung yang mencoba "mengutak-atik" pasangan kandidat yang ada.

Misalnya, Fasha dengan AJB atau Alharis/Cek Endra dengan Syafrial dan lain sebagainya. Artinya, masing-masing kandidat walaupun belum ada keputusan resmi dari partai atau terbentuknya koalisi partai pendukung. Telah jauh hari menyiapkan strategi alternatif jika tidak memperoleh dukungan HBA. Atau sebaliknya, kandidat yang didukung penuh HBA mulai menjajaki kandidat lain diluar partai, setidaknya yang bersedia menjadi wakil gubernur.

Namun penting dipertanyakan apakah dukungan HBA akan ekuivalen dengan dukungan DPP? Hal ini patut menjadi pertimbangan para kandidat yang berhasrat memperoleh restu HBA. Jika dukungan HBA menjadi representasi atas dukungan pusat, maka sangat urgen memperoleh dukungan HBA saat ini. Termasuk dukungan untuk calon wakil gubernur yang diajukan.

Jika dianalisis, HBA akan "bermain" aman dengan mendukung kandidat yang juga didukung DPP. Sebab mendukung kandidat yang tidak didukung atau direkomendasikan DPP akan membuat trust pusat kepada dirinya akan hilang. Apalagi kini ia akan banyak berkarir di pusat sebagai anggota legislatif. Terlalu berisiko jika tidak sejalan dengan keputusan pusat.

Oleh karena itu, siapapun kandidat yang akan didukung HBA pada Pilgub nanti, memang memiliki kans besar untuk memenangkan pertarungan memimpin Jambi lima tahun ke depan. Walaupun kandidat lain juga memiliki peluang yang sama. Namun, suara partai atau tokoh tertentu belum tentu dapat memenangkan kandidat yang didukung. Sebab pada perhelatan Pilkada, masyarakat cenderung melihat ketokohan dari kandidat yang ada dengan berbagai variabelnya.

Tentunya dalam tahapan "konvensi" internal ini dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi demokrasi. Sehingga ke depan akan menciptakan pilkada yang ideologis-subtantif, bukan pragmatis.


Penulis: *Penulis adalah Dosen Ilmu Politik UIN STS Jambi
Editor: Herri Novealdi



comments