Senin, 9 Desember 2019

Realisasi Keuangan Pemkab Kerinci Masih 53,35 Persen


Senin, 02 Desember 2019 | 21:29:21 WIB


ilustrasi
ilustrasi / metrojambi.com

KERINCI - Memasuki akhir 2019, realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci masih di bawah 60 persen, yakni di angka 53,35 persen.

Hal tersebut diketahui pada saat pelaksanaan rapat evaluasi realisasi anggaran yang dilaksanakan di ruang pola Kantor Bupati Kerinci, yang dipimpin langsung Bupati Kerinci, Adirozal.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Dinas PUPR laporan hingga November realisasi keuangan masih rendah di angka 14,98 persen. Bagian perpustakaan dan Kearsipan Setda pada angka 19,79 persen, selanjutnya BKPSDM 34,86 persen, Disparbudpora 36,76 persen, Humas dan Protokol 36,80 persen, RSU 43,13 persen, dan beberapa dinas lainnya juga rendah.

Kabag Ekobag Setda Kerinci, Askar Jaya, dikonfirmasi mengatakan, bahwa berdasarkan rapat evaluasi realisasi penyerapan anggaran 2019, hingga November realisasi masih berkisar 53,35 persen. Nantinya, diberi kesempatan sampai 10 Desember akan ada penyempurnaan.

Karena sebagian OPD, ada yang belum menyampaikan data kondisi realisasi keuangan secara rill. "Diprediksi, dari hasil evaluasi serapan anggaran, kita harapkan kondisi 93 sampai 95 persen. Namun secara rill, menunggu laporan fisik dari OPD," ujarnya.

Dirinya juga mengakui, Bupati Kerinci sedikit kesal karena laporan terutama dari Dinas PU masih kecil. Itu disebabkan pihak penyedia atau kontraktor masih belum menarik kebutuhan dari pekerjaannya. Dan juga, sebagian besar kontraktor memilih setelah pekerjaan baru pencairan.

"Seharusnya, berapapun persentasenya, langsung diurus pencairan. Dengan demikian, berdampak dengan keuangan pemerintah daerah," bebernya.

Untuk itu, ia berharap Dinas PU bisa lebih cepat dengan memberikan pengertian ke kontraktor, untuk segera bagi yang telah melaksanakan pekerjaan agar melapor. Atau berapun kondisi di lapangan, harus melakukan laporan dan pencairan.

Secara evaluasi, diharapkan pertengahan Desember, mereka akan menyempurnakan, melaporkan hasil di November. Nanti di Desember, juga secara kebersamaan melaporkan.

"Kunci ada di OPD besar, seperti PU, Pendidikan, Dinkes, RSU. Ketika mereka melakukan realisasi diatas 60 persen, maka realisasi kita akan sudah mencapai 90 persen," ungkapnya.

Sesuai ketentuan Permendagri maka OPD di deadline pada tanggal 10 Desember harus meningkat dan memasukan laporan. "Sehingga laporan November harus masuk 10 Desember ini, dan juga Desember bulan 10 Januari laporan terakhir sudah masuk," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kerinci, Yuldi Herman, ikut menanggapi hal tersebut. Ia menegaskan agar Dinas PUPR menegaskan kepada pihak ketiga yang sudah melakukan pekerjaan, untuk segera melaporkan dan melakukan pencairan.

"Ini harus, karena sudah menjelang tutup buku agar tidak berdampak pada realisasi keuangan daerah," ucapnya.

Dirinya optimis, ketika beberapa pekerjaan yang ada di beberapa OPD besar dilaporkan dan dilakukan pencairan dalam waktu dekat ini, maka realisasi keuangan akan drastis meningkat mencapai angka 90 persen lebih.


Penulis: Dedi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments