Senin, 16 Desember 2019

Dewan: Daripada Protes Kemenkeu, Lebih Baik Benahi Masalah DID


Selasa, 03 Desember 2019 | 21:46:42 WIB


Ketua Komisi II DPRD Merangin M Yani
Ketua Komisi II DPRD Merangin M Yani / metrojambi.com

BANGKO – Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin yang melakukan protes ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akibat tak dapat Dana Insentif Daerah (DID) 2019, direspon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dewan justru mengkritik langkah Pemkab Merangin tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Merangin M Yani mengatakan, gagalnya Pemkab Merangin menerima DID tentu adanya sebabnya. Ia meyakini ada kriteria yang tak mampu dipenuhi oleh Pemkab Merangin.

"Ini menunjukkan pemerintah kita belum sepenuhnya fokus menjalankan pokok-pokok dari DID itu sendiri. Hal ini sudah kita khawatirkan sebelumnya," ujar M Yani, Selasa (3/12/2019).

Politisi NasDem itu juga menyayangkan langkah Pemkab Merangin dalam menyikapi persoalan DID itu. Lebih baik, kata M Yani, Pemkab berbenah diri supaya DID ini didapatkan kembali. Menurut Yani DID sangat membantu keuangan daerah seperti Kesehatan, Pendidikan dan membantu Kesejahteraan Masyarakat Merangin.

"Seperti yang disampaikan Pak Bupati Merangin akan melakukan protes ke Kemenkeu, menurut kami hal itu berlebihan. Alangkah baiknya kita melakukan pembenahan leding sektor OPD, yang menjadi penyebab gagalnya mendapatkan DID," jelas M Yani.

Ia menyebut, yang namanya insentif, tentu diberikan kepada yang berprestasi. Mungkin saja, masih ada prestasi-prestasi yang belum terpenuhi oleh Pemkab. “Itu saran dari kami Komisi II DPRD, karena kami akan banyak bersentuhan dengan OPD-OPD," ujarnya lagi.

Dikatakannya, dari 11 pokok-pokok kebijakan DID kemungkinan ada yang tidak terpenuhi, seperti pada kriteria utama yaitu  e-Budgeting dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. "Kita harus objektif dan realistis melihat persoalan DID ini, menurut kami introspeksi adalah langkah yang tepat," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Merangin mengatakan, pihaknya akan mengajukan protes pada Kemenkeu RI karena Merangin tidak mendapatkan DID pada 2019 ini.

Al Haris mengatakan, sejauh ini Pemkab Merangin merasa kinerja para OPD cukup baik dan bukan masalah untuk mendapatkan DID. Dijelaskan Al Haris, Pemkab tidak tahu apa penyebabnya Kemenkeu tidak memberikan DID itu.

"Tadi DPKAD sempat menerima teleconfrence dari pihak Menkeu, karena mereka (Kemenkau,red) minta tidak usah ke Jakarta cukup teleconfrence saja, tapi saya belum tahu hasilnya," ujar Al Haris.


Penulis: Andi Kurniawan
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments