Kamis, 30 Januari 2020

Sarolangun Kejar Program Kebijakan One Map


Kamis, 17 Oktober 2019 | 14:37:58 WIB


Imron, Kabag Administrasi Pemerintahan
Imron, Kabag Administrasi Pemerintahan / Luncai Hendri/ Metrojambi.com

SAROLANGUN - Saat ini masih banyak batas wilayah di desa-desa masih menggunakan batas secara konvensional.

Artinya batas antar desa belum memiliki batas permanen seperti patok dan titik koordinat dan berbataskan alam yang disepakati di desa seperti batas sungai, bukit, pohon dan lainnya.

Sementara saat ini dengan adanya program pemerintah pusat yang menamakan program geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) atau sebutan One Map, menuntut agar percepatan kebijakan ini terealisasi hingga ke penjuru pelosok desa.  

Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Setda Kabupaten Sarolangun Imron, ditemui di ruang kerjanya menyebutkan, kebijakan one map satu peta nasional ini berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 09 tahun 2016 tentang kebijakan nasional satu peta.

“Ini yang kita terapkan di Kabupaten Sarolangun saat ini,” kata Imron.

Untuk Kabupaten Sarolangun sendiri, jelas Imron, sudah dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Seperrti untuk tahun 2020 mendatang aggaran yang disedikan untuk pembuatan Peta pada tahun 2020 nanti yakni untuk 15 desa.

“Pemerintah Kabupaten menyediakan anggaran untuk pembuatan peta, sementara untuk anggaran fisiknya harus disedikan di desa masing-masing, seperti untuk biaya patok yang berstandar sesuai standar Badan Pertanahan Negara (BPN) dan juga operasional tim di lapangan,” terang Imron.

Untuk anggaran di desa ini, Imron mengakui pihak desa bisa mengusulkanya atau menganggarkan dari Dana Desa (DD). Hal ini sudah disampaikan kepada pendamping desa dan kepala desa serta tenaga ahli di kabupaten untuk menggagas agar dianggarkan di DD.

“Ini boleh dianggarkan oleh desa dari DD. Bagi desa yang sudah menggarkan dan sudah menyelesaikan batas wilayah kita kabupaten membantu menerbitkan peta desa,” terangnya.

Soal batas wilayah ini, tambah Imron, sangatlah penting. Apalagi batas wilayah sudah menggunakan titik koordinat yang sampai kapanpun tidak bisa berubah.

“Kebanyakan mereka sibuk mempersoalkan batas dan berebut wilayah saat ada perusahaan masuk. Jadi segeralah menyelesaikan batas desa ini dan jangan kita tinggalkan dosa untuk anak cucu kita kelak soal batas yang masih klaim mengklaim wilayah,” harap Imron.

Tak hanya kepada kepala desa, pendampanging desa serta tenaga ahli dari kabupaten yang sudah dijelaskan. Namun camat se kabupaten Sarolangun juga sudah diingatkan agar menginventarisasi desa-desa yang masih belum menyelesaikan soal batas desa secara permanen.

“Camat juga kita jelaskan agar menginvertarisasi batas desa.  Selama ini desa tidak punya database. Dan untuk masalah ini di desa penganggaran tidak hanya harus dalam satu tahun itu saja tapi bisa berlanjut. Misalnya dianggarkan secara bertahap sesuai dengan kempuan anggaran desa per batas yang hendak diselesaikan terlebih dahulu,” ujar Imron.


Penulis: Luncai Hendri
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments