Jumat, 5 Juni 2020

Sudah Akhir Tahun, Pencairan ADD di Sarolangun Belum Tuntas


Minggu, 08 Desember 2019 | 22:36:36 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

SAROLANGUN – Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sarolangun saat ini belum ada pencairan untuk semester II, Juli sampai Desember. Akibatnya, hingga saat ini kepala desa dan perangkat-perangkatnya belum menerima gaji selama enam bulan terakhir.

Kabid Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarolangun, Ahmad Subhan mengatakan, memang sampai saat ini para kepala desa belum mengajukan pencairan untuk Alokasi Dana Desa (Add) pada semester dua ini.

“Untuk pencairan desa ini terdiri dana desa, P2DK, dana provinsi dan ADD. Batas pengajuan pencairan sampai 17 Desember, jadi kita harapkan sebelum tanggal itu semua bahan sudah diajukan ke kita,” kata Subhan, Minggu (8/12/2019).

Khusus untuk ADD tahap kedua ini, katanya memang anggaran ADD ini untuk pembayaran insentif dan honorarium perangkat desa serta sejumlah keperluan desa lainnya. “ADD tahap dua belum ada pencairan karena memang belum kita mulai,” jelas Subhan.

Selain itu, ia juga menyebutkan untuk pencairan dana Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK) sebanyak 158 desa dan kelurahan hanya ada satu desa yang belum mengajukan pencairan, yakni Desa Pasar Pelawan, Kecamatan Pelawan.

“Per hari ini, P2DK hanya ada satu desa belum mengajukan pencairan yakni Desa Pasar Pelawan, sedangkan untuk pencairan DD tahap ketiga ada dua desa di Kecamatan Pelawan, Desa bukit dan Desa Pelawan,” sebutnya.

Ia juga menegaskan, sesuai batas pengajuan pencairan ini yang ditandatangani oleh Bupati Sarolangun melalui surat edaran dengan nomor: 900/148/PB/BPKAD/2019 tentang penyampaian surat perintah membayar (SPM), penerbitan dan pengambilan surat perintah pencairan dana (SP2D) pada akhir tahun anggaran 2019.

Jika lewat dari batas tanggal pengajuan bahan pencairan yang diterapkan maka pencairan dana baik ADD, DD, ataupun P2DK serta bantuan dana provinsi Jambi tidak akan dicairkan.

“Kita batas terakhir tanggal 17 Desember 2019 untuk pencairan APBD Kabupaten sarolangun, apabila lewat itu kawan-kawan kepala desa harus menaikkan nota dinas dan izin ke bapak bupati untuk mencairkan, apabila tidak mendapatkan izin dari pak bupati maka tidak bisa dicairkan,” terang Subhan.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sarolangun, Mulyadi mengatakan, bahwa memang untuk alokasi ADD tahap kedua belum dicairkan karena masih dalam proses.

Begitu juga dengan dana P2DK yang tinggal satu desa yang belum melakukan pencairan, dikarenakan kendala yang dihadapi dalam mengenai laporan penyelenggaraan keuangan desa melalui APBDes.

“Perlu kami laporkan bahwa untuk saat ini ADD tahap dua dalam proses pencairan, dana P2DK tinggal satu desa yang belum mencairkan. Dan kendala yang dihadapi saat ini mengenai laporan penyelenggaraan keuangan desa melalui APBDes dan masalah penyampaian SPJ ke kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi kecamatan,” kata Mulyadi, dalam kegiatan Rakor Kades belum lama ini.


Penulis: Luncai Hendri
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments