Sabtu, 24 Oktober 2020

Mantan Napi Kasus Korupsi Boleh Ikut Pilkada


Senin, 09 Desember 2019 | 08:39:01 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / istimewa

 JAMBI - Mantan narapidana (Napi) kasus korupsi akhirnya boleh ikut bertarung pada kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang.

Ini setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18/2019 yang tidak melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi kepala daerah.

Hal itu diatur dalam PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2019.

Dalam Pasal 3A ayat 3 dan 4 PKPU Nomor 18 Tahun 2019, tidak melarang eks napi koruptor maju di Pilkada, melainkan hanya menganjurkan agar napi korupsi tak diutamakan untuk dicalonkan.

Berikut bunyi Pasal 3A ayat 3 PKPU Nomor 18 Tahun 2019, “Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi”.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang terbit pada Jumat 6 Desember 2019, KPU hanya melarang mantan narapidana kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Sementara Pasal 4 ayat H peraturan itu berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak”.

“Napi kasus korupsi tidak dilarang. PKPU yang terkait hal tersebut sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu,” kata Komisioner KPU Provinsi Jambi Apnizal saat dikonfirmasi, Minggu (8/12/2019).

Hal ini dilakukan, kata Apnizal, agar tidak terjadi kegaduhan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. “Biar tidak gaduh seperti kemarin, makanya tidak kita bunyikan dalam PKPU itu eks Napi korupsi dilarang,” jelasnya.

Meski mantan narapidana kasus korupsi bisa maju, namun demikian, pihaknya tetap mengimbau kepada Partai Politik untuk tidak mencalonkan eks napi korupsi dalam Pilkada serentak 2020 mendatang. “Hal ini tentu menjadi harapan bagi kita kepada Partai Politik yang mengusung calon nantinya,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Teta Negara Universitas Jambi (Unja),  Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, SH, MH mengatakan, sebenarnya secara hukum tidak ada masalah jika napi korupsi maju mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Tetapi kata dia, secara moral bermasalah. Kedua untuk membangun pemerintahan yang good government harus berpijak pada UU No 28 tahun 1999, tentang pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Bagaimana kita membangun pemerintahan yang bersih kalau orang-orangnya saja catat status,” ungkapnya.

Ditegaskannya, bahwa sebenarnya aturan yang memperbolehkan napi korupsi bisa maju di Pilkada itu tidak bagus secara moral sesuai dengan UU No 28 tahun 1999. “Tapi tampaknya sekarang ini, lebih mengutamakan politiknya,” tegasnya.

Oleh karena itu, guru besar ilmu hukum dan tata negara Unja ini berharap kepada partai politik untuk benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. “Kita mengimbau partai politik tidak mencalonkan mantan-mantan korupsi,” katanya.

Kedua, katanya, KPU hendaknya berlaku tegas dan selektif dan tidak usah takut mengambil kebijakan melarang napi koruptor maju di Pilkada. “KPU kita minta selektif, tidak usah takut ambil kebijakan itu (larang mantan napi korupsi maju di Pilkada,” tandasnya.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments