Senin, 30 Maret 2020

Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Sah, Mantan Kakanwil Kemenag Jambi Minta Bebas


Rabu, 20 November 2019 | 22:49:18 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI – Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Jambi M Thahir Rahman, mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu (20/11/2019).

Dalam persidangan majelis hakim yang diketuai Erika Sari Ginting, Thahir menyampaikan nota keberatannya melalui tim penasehat hukumnya, Ihsan Hasibuan dan Fikri Riza.

Dalam keberatan tersebut, penasehat hukum terdakwa menilai jika dakwaan tidak jelas alias kabur. Sebab tidak berisi identitas terdakwa secara rinci setra tidak menjelaskan tempat kejadian perkara.

“Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak menjelaskan secara rinci bagaimana peran terdakwa M. Thahir Rahman, sebagai Kakanwil Kemenag Jambi dalam unsur merugikan Negara,” ungkap Fikri.

Selain itu, ia menilai bahwa jaksa penuntut umum juga ragu-ragu dalam penyusunan dakwaan. “Dakwaan harus sesuai dengan tidak pidana yang dibuat terdakwa,” sebut Fikri Riza di hadapan majelis hakim.

Tidak itu saja, pihak terdakwa juga menilai pasal dalam dakwaan tidak jelas dan mengarah kepada pokok perkara sehingga merugikan salah satu pihak. Karena tidak disebutkan ayat dan huruf apa dalam dakwaan tersebut.

“Penetapan pasal dakwaan tidak jelas dan merugikan terdakwa seperti direkayasa tanpa dasar hukum yang kuat, serta mengabaikan pasal 134 ayat 3 KUHP yang berbunyi jika surat dakwaan tidak lengkap maka batal di mata hukum,” tegasnya.

Dalam perkara ini, lanjut Fikri, penyidik tidak melibatkan tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), yang jelas-jelas sudah mengawal pembangunan revitalisasi asrama haji yang menggunakan dana APBN.

“Bahwa penyelidikan perkara ini telah melanggar hukum, oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan penyelidikan yang melanggar hukum. Maka dari itu, dakwaan juga telah melanggar hukum, jadi surat dakwaan dianggap batal,” tegasnya.

Atas pertimbangan tersebut, tim penasehat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan terdakwa dari jeratan hukum. “Melepaskan terdakwa dari tahan serta mengembalikan berkas perkara ke Kejati Jambi karena sudah melawan hukum yang berlaku,” tandas Fikri.

Mendengar nota keberatan tim penasehat hukum terdakwa ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk memberi jawaban. Oleh hakim sidang ditunda hingga minggu depan.

Seperti diketahui, selain Thahir ada enam terdakwa lainnya yaitu Dasman, staf Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi Jambi sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Eko Dian Iing Solihinm Kepala ULP Kanwil dan Ketua Pokja ULP.

Kemudian, Mulyadi alias Edo selaku Direktur PT Guna Karya Nusantara cabang Banten, Tendrisyah selaku sub kontraktor dalam pembangunan revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji, Johan Arifin Muba selaku pemilik proyek pembangunan dan Bambang Marsudi Raharja selaku pemodal.

Namun dari tujuh terdakwa ini, hanya Thahir sendiri yang mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum, yang menyebut jika Thahir bersama-sama terdakwa lain melakukan atau turut serta melakukan persekongkolan mengatur pelelangan jauh sebelum pelelangan dilaksanakan.

Perbuatan itu didahului dengan pertemuan-pertemuan antara terdakwa dengan Johan Arifin Muba, Mulyadi dan Tendrisyah. Tujuannya menurut JPU, agar pekerjaan fisik Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Kanwil Kemenag Provinsi Jambi TA. 2016 nantinya dikerjakan oleh Johan Arifin Muba, Mulyadi dan Tendrisyah.

Selanjutnya dalam proses pelelangan, Thahir juga mengarahkan Eko Dian Iing Solihin selaku Ketua Pokja ULP supaya memenangkan PT. GKN Cabang Banten yang didirikan Johan Arifin Muba dan Mulyadi, untuk melaksanakan pekerjaan Asrama haji Provinsi Jambi TA.2016. Sehingga Eko selaku Ketua Pokja memenangkan PT. GKN Cabang Banten dalam pelelangan.

Sebelum penetapan pemenang lelang, Thahir melakukan pertemuan di Hotel Le-dian-Serang dengan Tendrisyah, Irvandi, Johan Arifin Muba, MULYADI dan Wahyudin Djahidi. Pada pertemuan itu, dibahas tentang hasil pelelangan dan komitmen fee sebesar 7,5 persen atau Rp 3,5 miliar untuk pihak Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments