Senin, 30 November 2020

Raih Predikat Terbaik se Provinsi Jambi


Jumat, 13 Desember 2019 | 16:47:38 WIB


Kepala Dinas Perumahan dak Kawasan Pemukiman Muarojambi M. Riduwan.
Kepala Dinas Perumahan dak Kawasan Pemukiman Muarojambi M. Riduwan. / Istimewa

SENGETI - Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia memberikan tambah kuota bedah rumah untuk Kabupaten Muarojambi.

Penambahan kuota ini lantaran pelaksanaan program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Kabupaten Muaro Jambi pada 2019 ini mendapat predikat yang terbaik di wilayah Provinsi Jambi.

Penambahan kuota membuat Muarojambi sebagai penerima program BSPS terbanyak di Provinsi Jambi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dak Kawasan Pemukiman Muarojambi M. Riduwan.

Dia memaparkan bahwa sasaran bedah rumah melalui BSPS di wilayah Muarojambi awalnya hanya 700 rumah.
Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Muaro Jambi, kemudian melobi pemerintah pusat agar menambah sasaran bedah rumah tersebut.

"Usaha kita berhasil, alokasi bedah rumah ditambah sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 960 rumah," katanya.

Riduwan menyebut, pelaksanaan bedah rumah melalui BSPS di wilayah Muarojambi berjalan mulus. Bahkan pelaksanaannya menjadi yang terbaik di Provinsi Jambi. Kementrian terkait akhirnya memutuskan untuk memberikan tambahan kuota sebanyak 150 rumah lagi.

"Jadi jumlah total bedah rumah BSPS tahun ini sebanyak 1.110 rumah. Yang 150 rumah ini sudah dikerjakan, realisasinya berada di angka 90 persen," ujarnya.

Riduwan mengatakan, program bedah rumah melalui BSPS akan berlanjut pada 2020 mendatang. Kementrian PUPR telah memberikan kepastian kalau Kabupaten Muarojambi akan kembali mendapatkan program itu tahun depan.

Program bedah rumah melalui program BSPS murni dilaksanakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya mengusulkan bantuan sesuai pengajuan dari desa, dinas sosial dan data dari Badan Pusat Statistik. Rumah yang menjadi objek sasaran nantinya akan diperbaiki menjadi rumah yang layak huni.

Terdapat dua kategori bantuan untuk rumah tidak layak huni. Yaitu, kategori pembangunan baru (PB) dan kategori peningkatan (strategis). Untuk nominal biaya peningkatan sebesar Rp15 juta dan untuk pembangunan baru sebesar Rp30 juta serta ditambah upah tukang sebesar Rp5 juta.

"Tahun depan kita dapat lagi, jumlahnya 500 rumah. Akan kita upayakan agar dapat ditambah lagi," pungkas Riduwan.


Penulis: Sudir Putra
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments