Selasa, 24 November 2020

Bawaslu Jambi Buka Posko Pengaduan Pergantian Jabatan ASN


Kamis, 09 Januari 2020 | 10:12:14 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi mulai 8 Januari 2020 resmi membuka posko pengaduan terhadap adanya laporan penggantian atau pencopotan jabatan di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan kepala daerah yang ingin maju Pilkada serentak tahun ini.

"Mulai hari ini (Rabu,8/1) Bawaslu Jambi sudah membuka posko pengaduan bagi kepala daerah baik gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota yang melakukan pergantian pejabat selama enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatan jelangn Pilkada," kata anggota Bawaslu Provinsi Jambi Fahrul Rozi di Jambi, Rabu.

Bawaslu selain melakukan upaya pencegahan, salah satu dengan mendirikan posko pengaduan terkait dalam tahapan pencalonan tersebut dan posko pengaduan ini, diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat terkait soal pengaduan pergantian jabatan yang tidak sesuai aturan.

Bagi yang ingin melaporkan pengaduan tersebut, bisa langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Jambi. Silahkan laporkan ke Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu juga terbuka dalam menerima konsultasi dan pertanyaan, seputar dugaan pelanggaran dalam pergantian jabatan di lingkup ASN, dari 8 Januari hingga 8 Juli 2020.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Jambi telah melayangkan surat imbauan bagi petahana maupun bupati dan walikota yang akan bertarung pada Pilgub 2020 mendatang. Dalam tugas Bawaslu itu salah satunya adalah melakukan pencegahan dimana pencegahan yang dimaksud adalah upaya meminimalisir potensi pelanggaran baik pidana maupun administrasi.

Untuk itu, terkait dengan tahapan pencalonan ini, kami melayangkan surat imbauan terkait larangan yang sudah diatur dalam undang-undang terkait soal pergantian pejabat, kata Fahrul Rozi.

Diketahui, berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Terkait bupati dan walikota yang akan maju Pilgub 2020, melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan calon, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dimana bupati dan walikota dimaksudnya sebagai dari pejabat negara maka, berdasarkan Pasal 188, maka masuk dalam kategori pidana pemilihan.


Penulis: Antara
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments