Rabu, 30 September 2020

ASN Diminta Fokus Pelayanan Publik, Jangan Terlibat Politik Praktis


Rabu, 15 Januari 2020 | 21:22:24 WIB


Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo Wahyu Sarjono
Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo Wahyu Sarjono / metrojambi.com

MUARABUNGO - Mengingat 2020 ini beberapa daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik Gubernur dan Bupati serta Walikota, hal ini tentu sangat dikhawatirkan adanya oknum-oknum PNS yang nantinya menjadi tim sukses atau terlibat dalam politik praktis. Ini jelas-jelas dilarang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bungo Wahyu Sarjono meminta ASN di Kabupaten Bungo untuk fokus melakukan kegiatan pemerintahan, khususnya pelayanan publik. Ia meminta agar ASN tidak terlibat politik praktis.

“Hal ini karena 2020 Kabupaten Bungo termasuk kabupaten yang ada agenda politik,” ujarnya, Rabu (15/1/2020).

Agar ASN tidak terlibat politik praktis ini, jelas Wahyu, imbauannya jauh hari sudah disampaikan dan imbauan ini serta aturannya sama seperti tahun-tahun politik sebelumnya. Baik itu dari Kemendagri, Kemenpan ataupun Bawaslu sendiri.

Terhadap ASN yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Bungo yang berlaku sama baik pada Pilkda, Pileg, maupaun pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Artinya kita selaku ASN dilarang terjun dan terlibat dalam politik praktis. Karena kita harus menjaga netralitas kendati kita punya hak pilih, tapi hak pilih itu digunakan dalam bilik suara,” sebut Wahyu.

Diterangkan Wahyu, sebagai ASN tugasnya adalah melaksanakan kebijakan pemerintah, sebagai pelayanan masyarakat dan juga sebagai unsur pemersatu bangsa yang harus tidak terlibat dalam praktik politik praktis.

“Kita adalah ASN melaksanakan kebijakan pemerintah, pelayanan masyarakat, kita juga sebagai unsur pemersatu bangsa. Jadi kita diminta untuk tidak terlibat dalam unsur politik praktis tersebut,” pinta Wahyu.

Jika ASN yang nekat terlibat menurut Wahyu, sanksi ataupun hukuman sudah menanti bagi oknum-oknum yang terbukti melakukan praktik politik praktis. Sebab dalam hal ini Kemenpan dan Kemendagri sudah mengeluarkan warning sekaligus sanksi bagi yang terbukti terlibat.

“Menpan dan Mendagri sudah mengeluarkan warning bagi yang terlibat politik praktis ini, sanksi adalah hukuman disiplin berat dan yang paling ringan adalah turun pangkat setingkat selama tiga tahun,” bebernya.

Dalam praktik di lapangan, PNS yang terlibat politik praktis ini diproses di Bawaslu. Hal ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Upaya ini juga sudah disepakati oleh pemerintah dengan Bwaslu RI dan BKPSDMD sendiri nanti akan berkoordinasi terkait hal tersebut jika ada laporan dari masyarakat.

“Proses ini sesuai dengan kesepakatan kami dengan Banwaslu RI, pelanggaran ini prosesnya ditangani oleh Bawaslu. Setelah ingkracht atau ada putusan, baru dilimpahkan ke pemerintah sesuai dengan jenjangnya, baik Bawaslu provinsi dan kabupaten,” tambah Wahyu.

Untuk itu, Wahyu mengimbau agar ASN di Bungo menjauhi praktik politik praktis tersebut. Sebab yang nantinya akan rugi adalah oknum ASN itu sendiri.

“Kami imbau kepada teman-teman ASN untuk tetap fokus melaksanakan pelayanan publik dan tidak terlibat politik praktis yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Dan kami juga akan kembali mengeluarkan surat edarannya untuk mempertegas dan mengingatkan kembali para PNS,” pungkasnya.


Penulis: Luncai Hendri
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments