Rabu, 23 September 2020

7 Hasil Eksaminasi Putusan PTUN Terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu di Sarolangun dan Merangin


Rabu, 11 Desember 2019 | 22:39:49 WIB


/ metrojambi.com

JAMBI - Penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Sarolangun dan Merangin menarik perhatian banyak pihak, salah satunya dari Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (Kopipede) Provinsi Jambi. Bahkan untuk membahas ini, Kopipede menggelar kegiatan eksaminasi publik terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penyelesaian di dua daerah tersebut.

Acara yang digelar di Hotel BW Luxury Jambi, mendatangkan narasumber yang kompeten pada bidangnya. Diantaranya Ketua Program Magister Ilmu hukum Pascasarjana Universitas Jambi Prof. Bahder Johan Nasution.

Selanjutnya guru besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unja Prof.Sukamto Satoto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari (Unbari) Dr.Muslih dan Advokat Jambi Dr. Sarbaini.

Ketua Kopipede Provinsi Jambi Mochammad Farisi, mengatakan, eksaminasi ini merupakan salah satu bentuk pengawasan di lingkungan pengadilan,  eksaminasi publik terhadap pengadilan tata usaha negara diperlukan untuk menjaga konsistensi dan obyektifitas putusan hakim.

“Eksaminasi putusan hakim di pengadilan tata usaha negara sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi dan obyektifitas PTUN dalam memberikan keadilan bagi masyarakat,” katanya.

Pada dasarnya, kata Farisi, tujuan eksaminasi di lingkungan pengadilan secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini.

“Baik menyangkut hukum materil maupun hukum formil. Serta apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, juga untuk mendorong para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan profesional. Eksaminasi publik terhadap suatu putusan PTUN merupakan bentuk kontrol publik (Social Control) terhadap proses penegakan hukum melalui pengadilan.

“Eksaminasi putusan PTUN pada dasarnya bukan untuk mengoreksi, mengubah atau memperbaiki putusan yang telah dijatuhkan,” katanya.

Adapun putusan PTUN Jambi yang dieksaminasi yakni putusan PTUN nomor: 4/G/SPPU/PTUNJambi. Selanjutnya putusan PTUN nomor; 5/G/SPPUPTUNJambi dan putusan PTUN nomor: 6/G/SPPU/PTUNJambi.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Aprizal berharap eksaminasi tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih berkontribusi terhadap permasalahan Pemilu. “Selain mendapatkan pengetahuan, penyelenggara Pemilu diharapkan akan lebih memahami dan menegakkan aturan yang berlaku,” kata Aprizal.

Pada bagian akhir, terdapat beberapa point hasil eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Sarolangun dan Merangin.

Pertama, Majelis hakim tidak melakukan pembuktian terhadap dalil tergugat atau diluar yang didalilkan tergugat, yakni asas kepastian hukum, nondiskriminasi dan tertib penyelenggaraan administrasi pemilihan umum, melainkan langsung melakukan pengujian terhadap dalil – dalil penggugat.

Kedua, Majelis hakim tidak memberikan penjelasan tentang beberapa dalil penggugat yang bertentangan asas- asas ketelitian.

Ketiga, Mengenai pelanggaran terhadap asas ketelitian majelis hakim tidak memberikan penjelasan tentang apa itu asas ketelitian. Apa bedanya asas ketelitian dan kecermatan? Dalam proses pencalonan tidak ditemukan pengaturan mengenai “asas ketelitian”.

Keempat, majelis hakim banyak memaknai PKPU NO. 20 Tahun 2018 sebagai makna yang kabur. Menurut majelis hakim dalam redaksional isi pasal 27 ayat (8) PKPU NO 20 Tahun 2018 harus dimaknai, bahwa penyampaian / penyerahan surat keputusan pemberhentian bukanlah satu – satunya syarat yang harus dipenuhi, namun hal itu dapat digantikan dengan menyerahkan surat pernyataan sebagai mana ketentuan pasal 27 ayat 6.

Kelima, Untuk menilai keputusan tata usaha Negara ada 3 hal wewenang prosedur dan substansi dalam putusan yang dieksaminasi wewenang dan prosedur dipertimbangkan dengan baik, tetapi substansi hukum belum sepenuhnya di pertimbangkan.

Keenam, dalam pertimbangan hukumnya hakim menggunakan asas Rechtmatigheid dalam artian sempit, harusnya hakim yang mempertimbangkan asas – asas umum pemerintahan yang baik.

Terakhir, ketika mempertimbangkan objek sengketa, hakim hanya mempertimbangkan fakta hukum pada saat pembentukan objek sengketa. Harusnya hakim mempertimbangkan yang melatarbelakangi munculnya objek sengketa.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments