Selasa, 25 Februari 2020

Pelantikan Ratusan Kepsek Diduga Bermasalah, Dewan Panggil Kabid GTK Disdik Provinsi Jambi, Tapi Tak Hadir


Jumat, 17 Januari 2020 | 20:08:57 WIB


Kamaluddim Havis
Kamaluddim Havis / metrojambi.com

 JAMBI - Mencuatnya informasi dugaan pelanggaran terkait pelantikan ratusan kepala sekolah (Kepsek) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi yang terkesan mendadak beberapa waktu lalu, juga menjadi perhatian Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

Bahkan hari ini, Jumat (17/1/2020), Komisi IV sudah melayangkan surat kepada Disdik guna memangil Kepala Bidang GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) untuk dapat duduk bersama. Namun Kabid yang diundang tersebut tidak ada kabar beritanya.

"Memang kami Momisi IV merencanakan hari ini memanggil Dinas Kendidikan beserta jajaran sampai kepada Kabid nya," ujar anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Kamaludin Havis.

Dikatakannya lagi, pelantikan tersebut adalah wewenang dari Kabid GTK Disdik Provinsi Jambi. Namun Kamaludin Havis mengaku belum memperoleh kabar terkait Kabid GTK tersebut. Pihaknya juga telah menghubungi melalui Kepala Disdik dan hasilnya juga sama.

"Kalau tanpa kehadiran Kepala Bidang (GTK, red) itu, maka sia-sialah rapat kita. Makanya kami akan menjadwalkan kembali untuk memanggil Kadis beserta Kabid GTK agar dapat hadir," terangnya.

Langkah selanjutnya, pihak Komisi IV sendiri akan melayangkan surat undangan pertama, kedua dan ketiga. Apabila nantinya Kabid GTK juga tidak dapat hadir, Komisi IV DPRD Provinsi Jambi akan menggunakan hak dewan untuk melakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan pihak penegak hukum.

"Karena ini tidak boleh berlarut-larut, dunia pendidikan sangatlah vital dan urgent untuk regenerasi pada masa yang akan datang," kata Kamaludin Havis.

Sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan kabar dimana keberadaan Kabid GTK. Menurut Kamaludin hebohnya soal dugaan kejanggalan pelantikan Kepsek itu sudah menjadi pemberitaan publik.

"Saya kira tidak hanya kami di dewan, itu sudah menjadi pemberitaan publik terkait dengan indikasi indikasi terkait yang dilantik dan diberhentikan dari beberapa ratusan Kepsek disitu diduga ada indikasi yang tidak memenuhi syarat juga dilantik," tuturnya.

Dikatakannya lagi, dengan berkembangnya isu indikasi pelanggaran tersebut maka DPRD Provinsi Jambi segera mengevaluasi secara detail terhadap ratusan Kepsek yang dilantik dan ditempatkan di SMA/SMK yang ada di Provinsi Jambi.

"Kami melayang kan undangan itu agar dapat membawa data-data lengkap atau syarat untuk menjadi Kepsek apakah sudah mengikuti pendidikan mutu calon Kepsek, sudahkah mengikuti penguatan pendidikan dan pelatihan, itu kami minta, per-individu yang mereka lantik," jelasnya.

Sebagai data pembanding nanti, kata Kamaludin Havis, mereka juga akan hearing bersama LPMP supaya apa yang nantinya disampaikan oleh Disdik itu memang benar-benar terdata dan tercatat di Lembaga Penjamin Mutu.

"Itu akan kami lakukan, minggu depan (pemanggilan Disdik) akan kami jadwalkan ulang,"pungkasnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 7 Januari 2020 pukul 21.00 WIB, terjadi pelantikan dengan jumlah sekitar 256 Kepsek SMA/SMK dan SLB se Provinsi Jambi yang dilakukan di aula Disdik Provinsi Jambi. Pelantikan inipun dinilai terkesan senyap dan tidak diketahui awak media.

Meski pelantikan dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Provinsi Jambi Apani atas perintah Gubernur Jambi. Sayangnya, saat pelantikan tersebut juga tidak dihadiri oleh Plt Kadisdik Provinsi Jambi Varial Adhi Putra.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments