Senin, 3 Agustus 2020

TPP PNS Pemprov Jambi Tahun 2020, Tak Boleh Lebih dari Tahun Lalu, Ada Kemungkinan Berkurang


Minggu, 19 Januari 2020 | 21:44:32 WIB


Agus Pirngadi
Agus Pirngadi / dok.metrojambi.com

JAMBI - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk tahun 2020 ini prosesnya tengah dikonsultasikan dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi Agus Pirngadi. Dia mengatakan, dalam aturannya sekarang, TPP itu baru bisa dibayarkan kalau sudah ada rekomendasi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

"BKD sendiri sedang mengkonsultasikan untuk itu," Ujarnya.

Agus menyebutkan bahwa ketentuan besaran TPP tersebut sesuai kebijakan Kemendagri. Untuk tahun 2020 ini tidak boleh melebihi dari tahun sebelumnya.

"Ada kemungkinan berkurang. Tapi untuk (kepastian, ed) besarannya di BKD yang tahu," sampainya.

Mengapa demikian, karena menurut Agus, hal itu sudah menggunakan rumus aplikasi yang digunakan seragam oleh Kemendagri.

"Mungkin per personnya ada yang turun, ada juga yang naik. Tapi rambu-rambunya tidak boleh melebihi dari tahun sebelumnya, secara totalitas," jelasnya.

Ditanyakan apakah masih ada OPD yang belum membayarkan TPP sebelumnya, Agus mengatakan, semua OPD di lingkup Pemprov Jambi sudah mencairkan dana TPP nya.

"Kalau data di kami sampai 31 Desember 2019 itu semua OPD sudah mencairkan," katanya.

Karena, lanjut Agus, persyaratan untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) sekarang ini harus melaporkan progres realisasi belanja gaji dan TPP dua bulan sebelumnya.

"Misalkan yang bulan Februari besok, kami harus melaporkan realisasi yang Desember 2019 pertanggal 13 sampai 14. Kalau di tanggal itu daerah tidak mengirimkan data laporan, maka DAU dua bulan setelah itu tidak akan dikucurkan oleh pemerintah pusat," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments