Rabu, 8 April 2020

Tunggakan Iuran BPJS di Tanjabtim Capai Rp 14 Miliar


Senin, 17 Februari 2020 | 11:13:37 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

MUARASABAK – Selain BPJS yang kerap menunggak pembayaran terhadap rumah sakit, ternyata pengguna BPJS juga kerap menunggak pembayaran iuran.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), tunggakan iuran BPJS angkanya cukup besar, yakni Rp14 miliar. Angka ini bahkan berpotensi bertambah tiap bulannya.

Kepala layanan operasional BPJS Kabupaten Tanjabtim, Bathari Yanthi menjelaskan, tunggakan itu disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak taat untuk membayar iuran setiap bulannya.

Kewajiban peserta yang menunggak dan beralih segmen untuk melunasi tunggakan iuran sesuai ketentuan tak dijalankan. Seharusnya, paling lambat pada akhir bulan ke 6 sejak status kepesertaan aktif itu tunggakan sudah dibayarkan.

Ia menyebut, peserta harus melunasi tunggakan iuran JKN-KIS untuk menghindari kendala pada saat memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal ini seperti yang tertuang dalam peraturan presiden nomor 6 tahun 2018, tentang administrasi kepesertaan program jaminan kesehatan.

Sampai saat ini, terjadi tunggakan sebesar Rp14 miliar di kantor BPJS Tanjabtim. Dari hal tersebut, akan sangat berdampak serta akan mempengaruhi pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Tanjabtim.

Hal itu dikarenakan, pihak rumah sakit yang bermitra bersama BPJS kesehatan akan mengalami kendala signifikan akibat kartu jaminan kesehatan yang dinonaktifkan setelah peserta melewati masa tunggak yang dibayar.

"Tunggakan BPJS ini bersifat kumulatif sejak 1 Januari 2014 atau saat pertama kali BPJS hadir di Tanjabtim," jelasnya.

Persentase peserta BPJS yang menunggak pada segmen mandiri sekitar 51,8 persen dari 39.000 peserta mandiri yang aktif. Sedangkan untuk yang tidak aktif berjumlah 20.000 peserta.

"Permasalahan yang terjadi pada peserta yang tidak aktif ini diakibatkan oleh premi yang merupakan kewajiban iuran yang harus dibayar peserta tiap bulannya," ujarnya.

Menyikapi hal ini, BPJS kesehatan Tanjabtim akan bekerjasama baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah dalam memverifikasi atau memeriksa data masyarakat guna mengetahui permasalahannya diakibatkan oleh perekonomian atau yang lain.

Saat ini terdapat banyak segmen untuk peserta JKN, salah satunya yang dapat menjadi perhatian pemerintah pada segmen mandiri. Yaitu masyarakat yang kurang mampu, jika dalam kasusnya ditemukan warga yang bermasalah akibat perekonomian, maka bisa beralih dan menjadi tanggungan pemda yaitu KIS, PBI, APBD.

"Sesuai regulasi yang ada, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melindungi warganya yang tidak mampu," pungkas Yanthi.

Sebelumnya kasus sebaliknya terjadi di Provinsi Jambi. Dimana akibat keterlambatan pembayaran klaim BPJS, perawat di lingkungan RSUD Raden Mattaher Jambi dalam beberapa bulan belakangan ternyata belum menerima jasa insentif mereka.

Wakil Direktur (Wadir) pelayanan RSUD Raden Mattaher, dr Dewi Lestari mengakui, jika insentif perawat di RSUD belum dibayarkan. Menurut dia, belum terbayarkan jasa insentif itu dialami semua pegawai. Ia menyebut, ini dikarenakan dari BPJS klaimnya terlambat, ditambah pihak RSUD sendiri manajemennya juga baru.


Penulis: Nanang Suratno
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments