Kamis, 9 April 2020

Air Gratis Di Ibukota Negara


Selasa, 10 Maret 2020 | 10:47:10 WIB


Fatimah Kaloko
Fatimah Kaloko / istimewa

Oleh : Fatimah Kaloko

SEBAGAIMANA yang kita ketahui, Ibukota Republik Indonesia adalah DKI Jakarta, daerah yang mendapat penghargaan khusus sebagai daerah keistimewaan. Seperti yang kita ketahui di balik istimewanya Jakarta, ada juga masalah yang menjangkit, salah satu dari penyakit tersebut ialah banjir.

Sungguh ironi, melihat daerah ibukota Indonesia ini sedang dilanda banjir sejak memasuki awal tahun 2020, atau lebih tepatnya pada tanggal 1 Januari 2020.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa penyebab dari terjadinya banjir ini adalah faktor curah hujan yang sangat amat tinggi yakni mencapai 377 milimeter dalam perharinya. Hal ini tentu mencetak sejarah banjir di kota Jakarta karena Jakarta bukanlah baru pertama kali mencicipi musibah ini. Di tahun-tahun silam Jakarta memang tidak luput dari adanya banjir. Tetapi dapat digarisbawahi inilah curah hujan yang paling tinggi dan mengakibatkan dalam waktu kurun 2 bulan Jakarta 6 kali direndam oleh banjir.

Seperti yang sudah saya bahas tadi bagi kota Jakarta banjir itu bukan hal yang baru, jadi dari pemerintah pusat maupun daerah sudah melakukan tindakan pencegahan dari banjir ini dari adanya normalisasi sungai yang diusungkan pemerintah pusat sampai naturalisasi yang diusungkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tetapi mengapa masih terjadi, tragedi musiman tenggelamnya Kota Jakarta ini? Lalu, tindakan pencegahan seperti apa yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menanggulangi bencana banjir ini?

Terendamnya Jakarta sudah pasti mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat DKI Jakarta baik itu kerugian dari kerusakan infrastruktur, lingkungan bahkan dapat mengakibatkan korban jiwa.

Penulis juga mengamati adanya kerugian bersifat mental. Dari sekian banyak artikel yang beredar, ada sebagian masyarakat yang justru menyangkut pautkan tragedi terendamnya ibukota Jakarta dengan gubernur yang sedang menjabat, dari munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan sampai pro dan kontra kebijakan pemerintah DKI Jakarta.

Namun, hal ini juga menjadi masalah bersama. Layak untuk kita pahami bersama dalam menyelesaikan permasalahan ini perlu juga pembenahan secara masif, hal-hal apa saja yang dapat menjadi kunci dalam memecahkan masalah banjir ini serta dampak apa yang terjadi dikala tragedi ini belum dapat ditanggulangi.

Konteks ekonomi dan sosial
Terkait konteks ekonomi dan sosial penulis akan membahas ke dampak yang terjadi akibat terendam nya kota Jakarta. Dampak awal dari kejadian ini dapat di temui warga Jakarta yang terkena banjir ini sudah pasti tidak akan bisa mendiami tempat tinggalnya, akibat hal ini pada awal tahun 2020 memaksa 36.445 warga untuk mengungsi di 247 titik pengungsian.

Bukan sampai disitu saja, bukan berarti ketika banjir sudah tinggal genangan warga dapat mendiami tempat tinggal nya seperti semula. Akan tetapi, pasti ada kerugian yang diderita, kerusakan pada bangunan bahkan kehilangan barang dan lain sebagainya. Ini sudah pasti sangat merugikan di bidang ekonomi bagi korban yg terkena dampak banjir.

Para pekerja dan juga pelajar mau tidak mau harus menghentikan rutinitas mereka karena tragedi ini. Bahkan secara tidak langsung, adanya musibah “air gratis” ini malah membawa wabah penyakit di masyarakat.
Ada hal menarik bagi penulis akibat dari tragedi ini, yakni ada nya ketidak percayaan warga kepada pemerintah, hal ini dapat dilihat dari warga Jakarta mengajukan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, warga mempertanyakan ketidakefisienan tindakan pencegahan banjir yang di cetuskan oleh Anies, warga merasa tidak ada tindakan pencegahan yang berhasil dalam banjir ini.

Warga juga mempertanyakan program program yang telah dicetuskan oleh Anies, seperti normalisasi sungai, drainase vertikal sampai membuat bendungan yang digadang-gadang mampu mengatasi terjadi nya banjir.
Dan kekecewaan masyarakat Jakarta tidak sampai disitu saja, masyarakat merasa pemerintah tidak mengumumkan peringatan dini kepada warga.

Hal ini terbukti dari 61 persen jumlah masyarakat yang mengatakan belum efisien nya early warning system dari pemerintah. Tetapi menurut penulis sendiri, tidak pantas juga kesalahan ini secara keseluruhan dilimpahkan kepada Gubernur DKI Jakarta karena tanggung jawab ini juga adalah tanggung jawab dari pemerintah pusat dan warga itu sendiri, warga juga pantas dan sudah seharusnya menjaga kebersihan sungai mereka.

Sudah menjadi rahasia umum bagaimana keadaan sungai di wilayah ibu kota tersebut, akibat hal inilah ketika curah hujan tinggi dan tidak dapat tertampung lagi oleh sungai terjadilah tragedi terendamnya ibukota.


Revitalisasi daerah resapan air
Akibat terjadi nya banjir adalah curah hujan yang tinggi dan minim nya daerah resapan air di wilayah kota Jakarta ini. Dari sudut pandang penulis cara mengatasi tragedi ini yakni dengan menghidupkan kembali daerah-daerah yang dapat menjadi titip resap air ini. Menurut kepala pusat badan informasi dan humas Sutopo Purwo Nugroho "hanya 15 persen air hujan yang teresap ketanan dari skala 85 persen" jelas saja 70 persen air hujan tersebut tergenang di atas tanah.
Beliau juga menambahkan kedepannya dapat di perbanyak pembangunan embung, sungai resapan,danau mini dan lain sebagainya yang dapat menambah adanya tempat resapan air.

Memang tidak mudah dalam mengembalikan daerah resapan di Ibukota ini, selain memakan waktu yang lama juga terkendala di bidang pendanaan. Tetapi demi mencegah kejadi terendam ini terulang kembali solusi terbaik menurut penulis adalah melakukan revitalisasi sumber resapan air secepat mungkin sebelum terulang kembali kejadian serupa yang mengakibatkan dampak di berbagai bidang.

Penulis adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi


Penulis: Fatimah Kaloko
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments