Minggu, 29 Maret 2020

Tahapan Pilkada Ditunda, PPK akan Dinonaktifkan Sementara


Senin, 23 Maret 2020 | 10:22:28 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunda empat tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona COVID-19 yang saat ini menjadi ancaman dunia termasuk di Indonesia.

Penundaan ini dilakukan sesuai surat keputusan KPU RI nomor 179/PL.02/Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020 dan surat edaran nomor 8 tahun 2020.

Minindaklanjuti surat keputusan itu, KPU Provinsi Jambi langsung menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait terutama Bawaslu, Polda dan Pemda, terkait surat keputusan penundaan empat tahapan Pilkada.

Ketua KPU Provinsi Jambi Subhan mengatakan, sesuai surat keputusan itu ada beberapa tahapan Pilkada yang ditunda. “Jadi ada beberapa tahapan yang ditunda,” ujarnya, Senin (23/3/2020).

Pertama, kata Subhan, penundaan pelantikan PPS. “Untuk pelantikan PPS ini mayoritas dilakukan 23 Maret (pagi hari ini,) namun dari hasil rapat koordinasi sepakat untuk dilakukan penundaan,” kata Subhan.

Kedua, penundaan rekrutmen Petugas Pendata Daftar Pemilih (PPDP). Ketiga Pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, dan terakhir verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan. “Itu ditunda juga,” kata Subhan.

Lalu kapan kembali akan dilakukan empat tahapan itu, Subhan belum bisa memastikan kapan akan dilaksanakan. “Yang jelas kita tunda dulu sampai waktu yang tidak ditentukan, sambil menunggu petunjuk KPU RI,” terangnya.

Untuk PPK yang dilantik pada 29 Februari lalu, kata Subhan akan segera dinonaktifkan untuk sementara dengan alasan saat ini tidak ada kegiatan. “Jadi (gajinya,red) hanya sebulan kita bayarkan, nanti bulan berikutnya akan kita aktifkan kembali,” sebutnya.

Begitu juga soal jadwal pilkada yang ditentukan 23 September 2020 ini, Subhan juga termasuk ini juga masuk menunggu petunjuk KPU RI. “Untuk sementara saat ini masih tetap,” sambil kita tunggu petunjuk-petunjuk selanjutnya,” lanjutanya.

Sementara itu staf KPU sendiri termasuk komisioner menjalankan sesuai SOP KPU RI dan Pemerintah Daerah. “Jadi kita juga sudah sistem piket, komisioner sendiri kalau ada yang penting bisa rapat melalui udara (jaringan telepon,red),” tandasnya.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments