Kamis, 9 April 2020

Bayang-bayang Dinasti Politik di Pilkada Serentak 2020


Rabu, 25 Maret 2020 | 17:46:53 WIB


/

Oleh: Ahmad Madani

 
PEMILIHAN kepala daerah serentak 2020 merupakan hal yang sedang hangat dbicarakan oleh kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Suhu politik yang kian hari kian memanas serta semakin dekatnya penyelenggaraan perhelatan ini menjadi topik yang sering diperbincangakan di  lingkungan masyarakat. Pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan di 9 provinsi dan 261 kabupaten/kota ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Daerah-daerah yang menggelar pilkada serentak di tahun ini adalah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir di tahun 2021.

Provinsi Jambi yang juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, menjadi salah satu pusat perhatian. Bagaimana tidak, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada serentak 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, Provinsi Jambi berada di pososi keempat paling rawan dari 9 provinsi lainnya. Selain pemilihan kepala daerah gubernur, juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah bupati/walikota di 5 kabupaten/kota di Provinsi Jambi yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari kelima kabupaten/kota tersebut, Kota Sungai Penuh berada di peringkat pertama di Sumatera paling rawan dan peringkat kedelapan paling rawan se-Indonesia.

Sistem pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan tahun ini merupakan yang keempat kalinya, setelah sebelumnya suskses menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2015, 2017, dan 2018. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat persoalan-persoalan, namun hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Tak heran jika pemilihan kepala daerah serentak tahun ini menjadi menarik untuk diikuti setiap perkembangannya. Salah satu persoalan yang terus-menerus diperdebatkan setiap kali penyelenggaran pemilihan kepala daerah yaitu politik dinasti.  Politik dinasti atau dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang secara turun-temurun dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat dalam hubungan darah atau hubungan keluarga untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuasaaan. Hal ini hampir sama dengan pergantian kepemimpinan suatu kerajaan.

Di pilkada serentak 2020 mendatang kembali mencuat isu mengenai politik dinasti. Beberapa daerah berpotensi memunculkan dinasti poltik baru ataupun juga mempertahankan dinasti politik lama.

Secara hukum, memang tidak ada aturan yang mengatur mengenai politik dinasti. Jika pergantian kepemimpinan suatu kepala daerah dilanjutkan oleh orang yang masih memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan kepala daerah sebelumnya maka hal tersebut sah sah saja menurut hukum, karena tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Namun dalam UU No. 8 Tahun 2015 pernah mengatur mengenai politik dinasti sebelum dihapus oleh MK, yaitu pada Pasal 7 huruf r yang menyatakan: “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Kemudian pada bagian penjelasan UU tersebut dijelaskan bahwa: “yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”. Pasal ini dihapus karena dianggap MK bertentangsn dengan konstitusi UUD 1945.
Dalam Pasal 28D UUD 1945 disebutkan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Artinya dalam pasal ini yaitu setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui wakil yang dipilihnya, hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan, serta hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Budaya politik Indonesia yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai parameter dalam menentukan sesuatu itu boleh atau tidak menjadikan demokrasi kita jalan ditempat. Dari sisi hukum, dinasti politik memang tidak ada yang dilanggar. Namun politik itu tidak hanya hukum, politik juga tentang etika dan juga moralitas politik. Maraknya dinasti politik dalam pilkada 2020 menandakan moralitas politik kita sedang terganggu.

Benarkah dinasti politik menciderai demokrasi?
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berdasar pada kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi memang diciptakan untuk menafikan politik yang dikuasai oleh sekelompok orang saja. Jika dikaitakan dengan dinasti politik, tentulah hal ini bertentangan dengan sistem demokrasi. Dinasti politik menginginkan terjadinya kekuasaan yang hanya dipegang oleh sekelompok orang saja secara terus-menerus, hal ini sama halnya dengan sistem monarki. Praktik politik dinasti yang mewariskan tampuk kekuasaan kepada calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya secara jelas melenceng dari nilai-nilai demokrasi dan telah menciderai demokrasi kita. Praktik politik dinasti juga telah melanggar prinsip kesetaraan hak politik warga negara, dan hal ini sangat rentan terhadap perilaku koruptif.
Dinasti politik menunjukkan bahwa telah terjadi kemunduran sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Akibatnya, tidak ada rotasi kekuasaan yang baik dengan kriteria terkait kapasitas dan kualitas para tokoh. Dan pada akhirnya, pergantian tampuk kekuasaan hanyalah sebuah formalitas belaka. Feodalisme akan tumbuh dan terus berkembang melalui dinasti-dinasti politik di negeri ini dengan pilkada sebagai wadahnya.

Besar harapan pemilihan kepala daerah serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik, dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, pilkada serentak 2020 akan melahirkan pemimpin bukan penguasa. Sehingga akan hadir pemimpin-pemimpin berintegritas tinggi yang akan menciptakan pemerintahan yang baik.
 
*) Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas asal Kerinci

Penulis: Ahmad Madani
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments