Sabtu, 20 Agustus 2022

Dilema Indonesia, Lockdown dan Covid-19

Minggu, 29 Maret 2020 | 20:53:08 WIB


/ istimewa

Oleh: Muhammad Rama

BEBERAPA waktu belakangan dunia digemparkan oleh wabah virus corona atau yang dikenal dengan nama covid-19. Virus yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hiube Tiongkok yang sudah memakan banyak korban, virus yang berasal dari infeksi dari virus SARS-CoV telah mampu menggemparkan 187 negara.

Setelah badan kesehatan dunia atau WHO menetapkan status pandemik pada Covid-19 berbagai negera telah mengeluarkan kebijakan melockdown negaranya, untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

Alternatif Kebijakan

Lockdown sendiri adalah suatu situasi dimana negara melarang warganya untuk masuk atau keluar negaranya, serta menutup perbatasan sehingga benar-benar tidak ada aktivitas keluar masuk negaranya dan membatasi aktivitas masyarakat. Karena penyebab virus tersebut dibawa dari orang-orang yang bersal dari luar negara, dengan melakukan lockdown diharapkan bisa menekan dan memutuskan mata rantai dari penyebaran covid-19.

Beberapa negara yang telah melakukan lockdown di antaranya Tiongkok, Italia, Prancis, hingga negara tetangga kita Malaysia. Negara-negara tersebut melakukan lockdown tentunya dikarenakan parahnya wabah covid-19 di negaranya sehingga kebijakan lockdown diambil.

Yang menjadi tuntutan beberapa pihak kepada Presiden Joko Widodo terkait pandemik Covid-19 adalah kebijkan untuk melockdown Indonesia . Diketahui sudah tercatat mencapai 1.046 kasus positif covid-19 di 28 provinsi per 28 maret 2020. Dikutip dari covid-19.go.id dari 1.046 kasus tersebut tercatat 87 kasus meninggal dan 46 sembuh, dan 913 masih dalam perawatan. Tentunya dengan banyaknya kasus ini membuat masyarakat menjadi resah.

Dari data terbaru tercatat sacara global Indonesia menempati posisi 35 di bawah Arab Saudi dengan kasus 1.103 kasus dan 3 kasus meninggal. Apakah sudah selayaknya Indonesia melakukan lockdown seperti yang dilakukan Italia, China, Prancis, Malaysia.

Hingga saat ini memang pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan lockdown, hanya mengimbau untuk melakukan social distancing. Namun ada saja daerah-daerah di Indonesia yang sudah melakukan lockdown sendiri.

Mengeluarkan kebijakan tentunya harus memperhitungkan terlebih dahulu dan mengkaji kebijakan tersebut apakah sudah waktunya di keularkan atau belum.

Lockdown merupakan sebuah solusi dari pandemik covid-19 namun di sisi lain ini berisiko terhadap ekonomi nasional yang mana di Indonesia saat ini banyak berdiri UMKM tentunya jika kebijakan lockdown ini dijalankan akan mengancam anjloknya ekonomi nasional sehingga pemerintah Indonesia belum mau mengeluarkan kebijakan tersebut karena efek yang akan ditimbulkan sangat mengancam stabilitas negara.

Untung Rugi Penerapan Kebijakan Lockdown

Jika kita melihat negara tetangga Malaysia perihal kebijkan lockdown yang di ambil dengan cepat dan tegas oleh pemerintahnnya, apakah Indonesia juga perlu melakukan hal yang sama? Malaysia sendiri tercata menjadi yang paling tinggi kasus covid-19 di Asia Tenggara dengan 2.031 kasus.

Walau demikian Malaysia diklaim belum siap untuk melakukan lockdown tersebut karena terjadi gejolak sosial di masyarakat. Walau pemerintahan Malaysia mengklaim telah memberikan bantuan bagi masyarakatnya. Banyak sekali pihak yang dirugikan perihal kebijakan tegas Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin.

Yang paling dirugikan tentunya kalangan menengah bawah karena tergantung dengan mata pencaharian sehari-hari. Bagi pelanggar lockdown di Malaysia akan di kenakan denda 1000 ringgit (Rp3,5jt) atau kurungan selama enam bulan, kebijakan ini dianggap tidak demokratis dan cenderung melanggar HAM.

Jika kita bandingkan kultur Indonesia dan Malaysia tentunya tidak jauh berbeda sebab masih satu rumpun. Jika pemerintahan Indonesia ingin melakukan lockdown harus ada persiapan yang matang dan belajar dari gejolak yang terjadi Malaysia, karena harus memikirkan dampak yang ditimbulkan.

Stabilitas negara akan sangat dipertaruhkan jika kebijakan lockdown ini diterapkan. Akan terjadi guncangan sosial, terutama pada sektor ekonomi. Masyarakat Indonesia banyak bergerak di bidang ekonomi informal artinya meraka yang bergerak di bidang informal akan kehilangan mata pencahariannya, seperti ojek online, tukang bakso, pedagang asongan, dan sejenisnya.

Pemerintahan harus menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tentunya di saat ini pemerintah Indonesia belum siap akan hal tersebut.

Jakarta adalah daerah tertinggi kasus Covid-19 akan sangat terdampak, bukan hanya untuk Jakarta bahkan ekonomi nasional, sebab perputar ekonomi 75 persen terjadi di Jakarta sebagai ibukota dan pusat industri. Jika memang kebijakan lockdown di terapkan bukan tidak mungkin akan terjadi kemersotan drastsi ekonomi nasional. Hal ini akan sangat terasa pada kalangan masyarakat menengah ke bawah .

Jika kita membandingkan diri dengan negara-negara maju yang melakukan kebijakan lockdown, kita sangat tidak layak untuk mengikutinya. Prancis telah melakukan lockdown sejak 17 Maret 2020 sampai 15 hari ke depan.

Negara yang memiliki jumlah penduduk 75 juta lebih ini mengaku kewalahan karena harus menanggung semua biaya dan kerugian masyarakatnya. Bayangkan jika Indonesia yang berstatus negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang melakukan lockdown.

Apakah mampu pemerintahan kita menjamin keberlangsungan hidup seluruh masyarakat? Melakukan lockdown seperti yang dituntut beberapa kalangan tidaklah semudah menutup dan mengunci pintu rumah.

Mengambil kebijakan bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat dan akurat. Jika lockdown diberlakukan sekarang orang-orang berduit akan berbondong-bondong memborong logistik. Belum dilakukankannya lockdown saja perilaku tidak bijak segelintir pihak memborong masker hingga terjadi kelangkaan.

Jika hal ini terjadi pada logistik ini akan merugikan masyarakat menengah ke bawah karena kelangkaan barang-barang akan menjadi mahal dan sulit untuk dibeli.

Yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini sudah tepat dengan mengeluarkan kebijakan sosial distancing. Saat ini kondisi di jalanan pun sudah mulai sepi, mobilitas sudah berkurang, sekolah-sekolah telah diliburkan hingga pada jenjang perguruan tinggi diterapkan e-learning dari rumah dan work form home bagi pegawai.

Ini sudah semi lockdown tidak perlu melakukan lockdown yang merugikan mayarakat, dengan kebijakan pemerintahan sekarang sudah mampu menekan angka penyebaran Covid-19.

Untuk menekan angka penularan covid-19 masyarakat harus pro aktif dan bersama-sama pemerintahan melawan virus ini. Mendukung kebijakan sosial distancing, membatasi mobilitas menjaga jarak, dan melakukan budaya hidup bersih dan sehat merupakan suatu bentuk membantu pemerintahan. Dengan bijak saling mengingatkan agar semua lapisan masyarakat turut serta aktif melawan covid-19. Kita tidak tau sampai kapan pandemik ini terjadi, alangkah baiknya kita bersama-sama pemerintahan mendukung bukan hanya melayangkan tuntutan. Karena pemerintahan butuh peran serta masyarakat dalam menanggulangi wabah ini.

 

*) Penulis adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi


Penulis: Muhammad Rama
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments