Rabu, 3 Juni 2020

Polemik UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang Tidak Digunakan


Rabu, 01 April 2020 | 13:53:27 WIB


Hasbi Ashshiddiqi
Hasbi Ashshiddiqi / istimewa

Oleh Hasbi Ashshiddiqi *)

MENGHADAPI wabah Covid-19, pemerintah menggunakan Perppu Nomor 23 tahun 1959 tentang darurat sipil/militer. Presiden tidak menggunakan UU No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-undang ini sendiri membutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) agar efektif bisa diimplementasikan ke tingkat pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota. Ini mengingat situasi perkembangan Covid-19 di Indonesia masih mengalami kenaikan dari hari ke hari.

Data terbaru di Indonesia hari ini positif: 1.528, sembuh: 81, meninggal: 136. Muncullah wacana dan solusi dari pemerintah dalam menghadapi Covid-19, pemerintah menggunakan Perppu Nomor 23 tahun 1959 tentang darurat sipil/militer. Presiden RI malah tidak menggunakan UU No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Setelah darurat sipil berlaku tentunya aparat mempunya dasar hukum yang kuat untuk membubarkan kerumunan orang di ruang publik. Ini mungkin bisa bermanfaat dalam menyuarakan social distancing. Akan tetapi ada yang menjadi catatan merah, dimana ketika hanya darurat sipil yang digunakan tidak ada kewajiban pemerintah menanggung kebutuhan hidup semua orang.

Darurat sipil diatur oleh Perppu nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Perlu digarisbawahi bahwa: Darurat Sipil adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara. Tentunya Kebijakan tersebut ditetapkan jika Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan bahwa wilayah NKRI ditetapkan dalam bahaya. Nah, Bahaya yang dimaksud adalah,
a) saat ada ancaman perang, kerusuhan, pemberontakan;
b) timbul perang dan bahaya perkosaan;
c) hidup negara dalam ancaman bahaya;. Pada kesimpulannya darurat sipil tidak tepat diterapkan dalam menghadapi wabah Covid-19, karena negara bukan dalam keadaan perang.

Ketika semakin berlarut tentunya ini akan menjadi isu ekonomi dan pada akhirnya bermuara pada isu sosial yang tidak diharapkan, yaitu akan membuat masyarakat panik dan muncul kejahatan yang merajalela karena untuk kepentingan perut bukan memperkaya diri. Maka dari itu solusinya adalah pemerintah harus segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah dalam mencegah penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia.

Kemudian pemerintah dan masyarakat haruslah pro aktif secara bersama-sama mencegah dan menanggulangi penyebaran virus tersebut. Dalam kondisi krisis seperti ini yg paling bijak dikerjakan yaitu membantu sesama melalui crowdfunding, bisa juga dengan gerakan tetangga membantu tetangga. Terakhir penggunaan dana tanggap darurat Covid-19 diawasi ketat oleh semua lini termasuk masyarakat. Bagi yg melakukan penyelewengan atau korupsi dana bencana pantas mendapat hukuman mati.

*) Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DPC Jambi Periode 2020-2022


Penulis: Hasbi Ashshiddiqi
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments