Kamis, 28 Mei 2020

Covid-19, Dampak Terhadap Dunia Usaha dan Ketenagakerjaan


Rabu, 01 April 2020 | 14:00:45 WIB


Aditya Darmawan
Aditya Darmawan / istimewa

Oleh: Aditya Darmawan

TULISAN ini penulis awali dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada tenaga medis yang telah berkorban menjadi garda terdepan dalam penanggulangan Covid 19.

Sehubungan dengan meningkatnya wabah Covid 19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi global di berbagai negara, tidak terkecuali juga di Indonesia, di mana semakin hari kasus Covid 19 terus meningkat.

Sedikit kilas balik, adapun untuk kasus pertama di Indonesia diumumkan langsung oleh presiden pada tanggal 2 Maret 2020, dimana pada hari itu dua orang dinyatakan positif Covid 19. Seolah-olah kasus tersebut menjadi awal bagi kasus-kasus baru lainnya, yang sampai saat sekarang ini setidaknya sudah ratusan orang menjadi korban dari Covid 19 ini.

Imbas dari mewabahnya Covid 19 ini dirasakan betul oleh berbagai sektor, tidak terkecuali sektor usaha yang terkena dampak langsung akibat dari mewabahanya Covid 19. Adapun imbas yang dirasakan oleh pelaku usaha seperti menurunya pendapatan dan terganggunya kegiatan usaha dari pelaku usaha tersebut.

Mewabahnya Covid 19 membuat pengusaha harus memutar otak supaya usaha mereka tetap berjalan, tidak sampai gulung tikar dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja massal terhadap pekerja.

Tentu berbagai upaya coba dilakukan oleh pelaku usaha agar perusahaan tetap beroperasi, yang salah satunya dengan mempekerjakan pekerja dari rumah atau work form home (WFH). Namun kebijakan work form home (WFH) ini tidak seefektif saat pekerja berkerja di kantor, dan juga tidak semua perusahaan dapat menerapkan dengan berbagai keterbatasan dan pertimbangan.

Bagi perusahaan yang tidak mengambil kebijakan untuk mempekerjakan pekerja dari rumah, tentu pengusaha kemudian harus mengambil kebijakan lain guna untuk menekan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan membuat kebijakan untuk merumahkan pekerja untuk sementara waktu.

Hal ini tentu berbeda dibandingankan dengan pekerja yang work from home, dimana bagi pekerja yang work from home jelas pekerja masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya walupun di rumah tanpa harus datang ke kantor.

Sementara itu, bagi pekerja yang dirumahkan tentu pekerja tidak mempunyai tanggung jawab untuk bekerja sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Kemudian timbul pertanyaan apakah pekerja yang dirumahkan sama artinya bahwa pekerja tersebut diputus hubungan kerjanya dengan pelaku usaha. Tentu kedua hal ini merupakan sesuatu yang berbeda.

Apabila pekerja diputus hubungan kerjanya, maka jelas terputus juga hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pekerja, sehingga baik pelaku usaha maupun pekerja sama-sama tidak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu sama lain. Sementara itu apabila pekerja di rumahkan hubungan hukum antara keduanya tetap berjalan dan perusahaan tetap harus melakukan kewajibannya dengan tetap membayarkan upah bagi pekerja yang di rumahkan tersebut.

Dasar Hukum Merumahkan Karyawan

Perlu diketahui bahwasanya istilah merumahkan pekerja tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Namun di dalam sistem hukum ketenagakerjaan paling tidak ada beberapa aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman atau payung hukum dalam situasi seperti saat sekarang ini dengan mewabahnya Covid 19.

Untuk itu pelaku usaha perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang dirasa perlu dalam menghadapi wabah Covid 19 baik itu terhadap kelangsungan usaha maupun terhadap keselamatan pekerja.

Salah satu kebijakan yang dapat diambil pelaku usaha yaitu merumahkan pekerja sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Setidak-tidaknya penulis menemukan dua aturan hukum secara umum yang sering digunakan dalam praktiknya bagi pelaku usaha yang akan merumahkan pekerja dan satu aturan khusus yang terkait merumahkan pekerja akibat dari wabah Covid 19 ini.

1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan: SE-05 Tahun 1998 Tentang Upah pekerja yang di rumahkan bukan kearah pemutusan hubungan kerja.

Dalam surat edaran ini setidaknya terdapat 2 (dua) poin penting yang perlu diketahui baik itu oleh pelaku usaha maupun pekerja sebelum dilakukannya kebijakan merumahkan pekerja. Dimana pada prinsipnya surat edaran ini mengatur tentang besaran upah yang diterima oleh pekerja dan jangka waktu merumahkan pekerja. Poin pertama surat edaran ini menerangkan bahwasanya pelaku usaha tetap harus membayarkan secara penuh upah pekerja yang dirumahkan berupa upah pokok dan tunjangan tetap kecuali telah diatur lain di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.

Poin Kedua, apabila pelaku usaha akan membayarkan upah pekerja yang di rumahkan tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan/atau pekerja mengenai besarnya upah selama pekerja di rumahkan. Perlu digaris bawahi dengan adanya surat edaran ini jelas bahwasanya pelaku usaha tetap mempunyai kewajiban kepada pekerja yang di rumahkan untuk tetap membayarkan upah selama jangka waktu di rumahkan tersebut berakhir.

2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 907 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.

Bahwa dalam surat edaran ini memang tidak secara spesifik menjelaskan tentang merumahkan pekerja, akan tetapi surat edaran ini merupakan salah satu dasar yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghindari agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal.

Dalam surat edaran ini menjelaskan bahwasanya apabila pelaku usaha mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan maka pemutusan hubungan kerja merupakan upaya terkahir, setelah dilakukan upaya–upaya lain oleh pelaku usaha.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yaitu berdasarkan point f guna untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja massal maka pelaku usaha dapat meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Apabila dikaitkan dengan kondisi yang dirasakan saat sekarang ini dengan mewabahnya Covid 19, yang dimana pelaku usaha menjadi salah satu yang terdampak langsung atas kejadian ini, oleh karenanya pelaku usaha dapat mengambil langkah atau kebijakan untuk merumahkan pekerja dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang telah diatur sebelumnya di dalam surat edaran No 05 Tahun 1998.

Perlu diketahui bahwasanya opsi untuk merumahkan pekerja tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha yaitu harus ada kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerja terkait besaran upah yang akan diterima dan jangka waktu lamanya masa dirumahkan.

Pada prinsipnya, merumahkan pekerja merupakan kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerja dimana apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak inilah nantinya yang menjadi hukum bagi para pihak. Jangan sampai nantinya apabila tidak ada kesepakatan antara para pihak, membuat tidak adanya kepastian hukum baik itu mengenai besaran upah yang diterima dan jangka waktu dirumahkan sehingga menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.

Selain 2 (dua) Surat Edaran dari Menteri Ketenagakerjaan di atas baru-baru ini pada tanggal 17 Maret 2020 yang lalu pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarakn Surat Edaran No: M/3/HK.04/III/2020 yang secara spesifik mengatur terkait perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid 19.

Dalam bahagian kedua surat edaran ini menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan pengupahan bagi pekerja terkait pendemi Covid 19. Surat edaran ini menjelaskan bahwasanya pekerja atau buruh yang terdampak langsung akibat penyebaran Covid 19 ini tetap akan dipenuhi haknya.

Dengan adanya surat edaran ini tentu memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang masih bekerja di tengah-tengah mewabahnya Covid 19 ini. Dalam hal pekerja atau buruh dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) yang berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari maka upahnya tetap akan dibayarkan penuh.

Selanjutnya, terhadap pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai suspek Covid 19 dan dikarantina menurut keterangan dokter maka upahnya akan dibayarkan penuh. Kemudian terhadap pekerja atau buruh yang sakit Covid 19 dibuktikan dengan keterangan dokter maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang undangan, yang mengacu kepada Pasal 93 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Selanjutnya walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam surat edaran ini terkait merumahkan pekerja, akan tetapi pada point 4 surat edaran ini menyebutkan yaitu: bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid 19, sehingga menyebabkan sebahagian/seluruh pekerja tidak masuk kerja, serta mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Pada intinya, dengan adanya tiga surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini dapat dimaknai bahwasanya pelaku usaha dapat merumahkan pekerja dengan tetap memperhatikan hak-hak yang harus pekerja dapatkan dan tetap mengedepankan kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerja sebagai jalan keluar dari permasalahan ini.

*) Penulis adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sekarang bekerja disalah satu Firma Hukum di Kota Padang.


Penulis: Aditya Darmawan
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments