Sabtu, 6 Juni 2020

Pilkada Serentak “Terpaku” di Persimpangan Jalan


Minggu, 05 April 2020 | 19:55:33 WIB


/ dok.metrojambi.com

 Oleh: Hazairin, SH, MH *)

DAPAT kita pastikan semua negara di belahan dunia saat ini sedang sibuk dan focus memerangi pandemic Corona Virus Deases 19 atau yang lebih dikenal dengan istilah Covid 19. Hal ini dikarenakan penyebaran virus yang berasal dari Kota Wuhan China ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebabkan puluhan ribu korban meninggal di seluruh dunia.

Akibat dengan mewabah Covid19 ini, membuat manusia untuk membatasi setiap kegiatannya.  Langkah seperti : Lockdown, Sosial and Psyhcal Distance dan beberapa antisipasi lainnya pun diambil.  Bahkan Covid19 juga sudah “berhasil” menunda beberapa agenda penting yang sudah direncakan, disusun, serta dirancang sebelumnya.

Termasuk tertundanya juga tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 ini. Namun, langkah ini tentu sudah sesuai dengan himbauan pemerintah untuk tetap menjaga Jarak, hindari keramaian, sampai pada slogan bekerja, sekolah dan beribadah dari rumah.  

Pada tahun 2020  ada 270 Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan serentak. Dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. KPU sebagai penyelenggera pemilu juga sudah menggelar lounching Pilkada 2020 pada akhir tahun 2019 lalu, atau tepatnya 23 September 2019. Tahapan demi tahapan pun sudah mulai bergulir. Seperti sosialisasi, proses pemuktahiran data pemilih dengan telah diterimanya DP4 dari Pemerintah, sampai pada verifikasi dukungan calon perseorangan yang lebih dikenal dengan calon Independent.

Untuk mendapat kepastian terkait dilanjutkannya atau tidak tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, pada tanggal 30 Maret yang lalu, DPR RI melalui Komisi II melaksanakan Rapat dengan KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri.  Adapun beberapa point keputusan dalam rapat tersebut sebagai berikut :

Yang Pertama Melihat Perkembangan Pandemi Covid19 yang saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat. Komisi II DPR RI menyetujui  penundaan tahapan Pilkada  Serentak Tahun 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

Kedua Pelaksanaan Pilkada lanjutan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah dan DPR.

Ketiga Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada  Serentak Tahun 2020, maka Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan Payung Hukum baru berupa Peraturan Pengganti Undang-ndang (Perpu).

Keempat Dengan penundaan Pelaksanaan Pilkada 2020, Komisi II DPR RI meminta  kepada Kepala Daerah yang  akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020  merelokasi  dana Pilkada  Serentak 2020 yang belum terpakai  untuk menangani Pandemi Covid 19.

Sebelumnya juga KPU RI melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 dan Surat Dinas Keputusan 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang pada pokok isinya memerintahkan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota untuk menunda 4 tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pertama, penundaan pelantikan PPS, kedua menghentikan tahapan pemuktahiran data pemilih, ketiga meghentikan proses verifikasi dukungan calon perseorangan, dan yang keempat adalah penundaan pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).

Dengan demikian, sudah dipastikan agenda Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak dapat terlaksana sebagaimana yang sudah direncanakan pada tanggal 23 September mendatang. KPU RI juga telah membuat tiga skema Reschedule Pilkada Serentak. Yang pertama, Pemilihan akan dilaksanakan Desember 2019. Kedua, pemilihan akan digelar pda Maret Tahun 2021. Dan yang ketiga, pemilihan akan digelar pada September 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, tentu melahirkan banyak PR alias pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh berbagai stakeholder. Terutama bagi Pemerintah untuk menyiapkan Regulasi atau Perpu terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak. Setidaknya Penulis mengira ada 4 Point issue substabsi yang harus segera mendapat jawaban.

Empat Point issue tersebut adalah sebagai berikut :

PAYUNG HUKUM

PILKADA SUSULAN/LANJUTAN.

PEMBIAYAAN PILKADA.

JADWAL PlKADA SERENTAK

Dari empat issue tersebut ini lah yang penulis kira  membuat Pemilihan Pilkada Serentak “Terpaku” Dipersimpangan Jalan. Dengan kata lain belum ada kepastian secara konkret kapan akan kembali dilaksanakan. Berikut penulis coba untuk membahas point per point dari empat issue tersebut.

PAYUNG HUKUM

Payung hukum yang digunakan untuk Pemilihan Serentak tahun 2020 ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 8  Tahun 2015, Undang-undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun  tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi  Undang Undang.

Terkait dengan Pointer  ketiga hasil Pertemuan antara DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri  yang meminta kepada Pemerintah untuk menyiapkan Payung Hukum baru berupa Peraturan Pengganti Undang-ndang (Perpu). Disini dapat kita simpulkan, jika Payung Hukum menjadi “PR” dan tugas pemerintah. Tentunya Perpu akan dijadikan pijakan hukum untuk dapat dilaksanakannya Pilkada Serentak.

Selain itu, ada juga opsi lain yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyiapan Payung Hukum Pilkada Serentak. Yaitu dengan merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016. Jika opsi ini yang diambil, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Yang mana, jika kita lihat dari infrastruktur hukumnya, inilah  yang menjadi point positifnya. Alasannya Undang-undang lebih mempunyai legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan Pepu. Selain itu, Undang-undang  tidak terbatas masa berlakunya sebelum dicabut atau direvisi kembali. Namun, sisi negatifnya adalah revisi undang-undang yang memakan waktu yang lebih lama. Hal ini tentu tidak relevan dengan kondisi saat ini yang butuh cepat untuk didapatkan pijakan hukum untuk pelaksanaan Pilkada Serentak. Sebaliknya Perpu adalah murni produk hukum dari pemerintah dan masa berlakunya juga terbatas dengan waktu.

Hemat Penulis, penyiapan Perpu Pilkada Serentak lebih menjawab persoalan Payung hukum Pilkada serentak saat ini. Tinggal lagi Perpu itu nanti akan kembali dibahas oleh DPR. Jika disetujui Perpu  itu akan dijadikan Undang-undang.

PEMILIHAN SUSULAN/LANJUTAN ATAU PILKADA ULANG.

Mengacu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, disitu tidak menyebutkan tentang Pilkada Ulang. Melainkan hanya mengatur tentang Pemilihan Susulan dan Pilkada Lanjutan.  Aturan mengenai Pemilihan Lanjutan ini tertuang dalam Pasal 120 Ayat (1) UU 10 Tahun 2016.

Dalam pasal itu menyebutkan, “Dalam hal  sebagian atau seluruh wilayah  pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau  lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan  penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan  maka dilakukan pemiihan ulang”.

Namun, jika kita kaitkan dengan penundaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang telah dihentikan sementara ini, apakah masuk katagori Pemilihan Susulan/Lanjutan atau kah Pilkada Ulang? Kalau lah Pemilihan ulang kita anggap mengulang semua tahapan yang sudah berjalan. Berarti saat Tahapan Pilkada Serentak kembali digelar nanti, tahapan yang  sudah berjalan sebelumnya dianggap batal atau harus diulang lagi.

Untuk tahapan pemuktahiran Data Pemilih, jika harus diulang lagi berarti Pemerintah harus kembali menyerahkan DP4 yang baru kepada KPU. Karena, jika melanjutkan dengan DP4 yang dtelah diserahkan kepada KPU sebelumnya, dianggap sudah kadaluarsa. Alasannya adalah, pasti ada pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang 17 tahun pasti bertambah, serta pemilih yang datang dan pindah.  

Nah… yang menarik adalah bagaimana terkait dengan data dukungan calon perseorangan yang telah diserahan oleh Bakal Calon (balon) perseorangan kepada KPU Provinsi atau Kabupaten Kota? Apakah data dukungan tersebut dianggap kadauarsa dan harus diulang dari awal? Tentu beberapa pertanyaan  tersebut akan terjawab saat Perpu atau Revisi UU Pilkada disahkan.

PEMBIAYAAN PILKADA

Issu pembiayaan Pilkada Serentak tentu tidak kalah substansi dengan issu yang lainnya. Selama ini pembiayaan Pilkada selalu dibebankan kepada keuangan daerah alias APBD masing masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada.  Berbeda dengan pembiayaan Peilihan Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden yang langsung dihandle oleh Dana APBN melalui KPU RI. 

Ke depan, terkiat dengan ditundanya Pilkada Serentak Tahun 2020 dan akan dilanjutkan kembali saat Perpu atau Revisi Undang-undang selesai, tidak menutup kemungkinan pembiayaan akan dipusatkan dari KPU RI. Hal ini sejalan dengan penjadualan ulang Pilkada Serentak di semua daerah diseragamkan dalam satu tahun.  Hal ini menurut penulis saat bagus sekali. Karena,  tentu akan didapati efisensi dalam penggunaan anggaran.

JADWAL PILKADA SERENTAK

Mengacu Pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Skema Pilkada Serentak  nasional akan berlangsung pada tahun 2024. Artinya, Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan tahun 2020 ini (sebelum penundaan) ada 270 derah Provinsi Kabupaten Kota. Untuk masa jabatan kepala daerahnya hanya empat tahun.

Saat ini kita masih menanti, jadwal Pilkada serentak yang diatur dalam Perpu  atau hasil Revisi Undang Undang Pilkada nantinya. Apakah akan menyeragamkan pelaksanaan Pilkada bagi daerah yang telah menggelar Pilkada Tahun 2017 dan 2018 lalu, atau hanya mengagendakan penjadwalan ulang Pilkada Serentak Tahun 2020 ini. Wallahualam Bishawab. (***)


*) Penulis Adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.


Penulis: Hazairin
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments