Sabtu, 30 Mei 2020

Poin-poin Penting Hasil Diskusi Online Pusakademia Bersama Metrojambi.com


Rabu, 08 April 2020 | 16:17:33 WIB


/ istimewa

JAMBI - Wabah Covid-19 kini sedang menjadi momok bagi masyarakat. Termasuk di Jambi banyak masyarakat menjadi khawatir karena penyebarannya yang meluas.

Di sisi lain, banyak sektor mulai terdampak akibat Covid-19. Baik dari sisi ekonomi, sosial kemasyarakatan, kesehatan, psikologis, dan lain sebagainya.



Untuk membahas terkait Covid-19, penanganan pemerintah, hingga potensi dampak yang ditimbulkan, Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) bersama media online metrojambi.com, menggelar diskusi online bertajuk Jambi Lockdown, Stay Home and Calm Down. Kegiatan ini berlangsung, Selasa (8/4) dengan menghadirkan sejumlah narasumber.

Mulai dari Kabinda Provinsi Jambi Brigjen Pol Irawan David Syah, Walikota Jambi Syarif Fasha, anggota DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, Ekonom dari Universitas Jambi (Unja) Dr M Ridwansyah, Dosen Fakultas Hukum Unja Mochammad Farisi, LLM , dan Dosen Psikologi Unja Siti Raudhoh M.Psi. Kegiatan ini dimoderatori Direktur Pusakademia, Bahren Nurdin.

Dosen Psikologi Unja, Siti Raudhoh, mengatakan bahwa dalam situasi yang belum membaik ini, yang membuat mental terganggu dan menurunkan kekebalan tubuh, ada tiga hal sederhana yang mesti dilakukan. Yaitu dengan memposting hal positif, menyenangkan dan memberikan harapan. Lalu saling memberikan dukungan dan bantuan, dan terakhir selalu mengimpikan bencana akan berakhir.

“Dengan memposting hal positif, kirimkan atau siarkan pesan positif, menyenangkan, dan memberikan harapan. Ini termasuk untuk media massa. Selain itu carilah dan perbanyak informasi positif, menyenangkan dan memberikan harapan. Kurangi membaca berita atau informasi yang tidak dibutuhkan. Dan carilah sumber inspirasi yang menguatkan,” katanya.

“Terkait saling memberikan dukungan dan bantuan, caranya dengan menjaga hubungan sosial, saling memperkuat dukungan dan bantuan dalam keluarga, komunitas dan masyarakat. Saling memperkuat dukungan dan bantuan antar teman, memperkuat kesadaran bahwa kita sedang bersama, tidak sendiri, menghadapi bencana. Di samping itu mencari dukungan tenaga profesional ketika mengalami perasaan tertekan, kecemasan, dan lainnya,” ujarnya lagi.

Untuk hal sederhana yang perlu dilakukan, kata dia, terkait mengimpikan bencana akan berakhir, salah satu caranya dengan membangun sugesti positif pada diri sendiri. Lalu melakukan relaksasi untuk meredakan ketegangan emosi, melatih emosi positif dengan mencari sisi baik dari peristiwa saat ini.

"Selain itu meningkatkan religiusitas, memperkuat harapan dan optimisme, dan memperkuat keyakinan bahwa diri kita bersama semua pihak mampu mengatasi bencana," ucapnya.

Walikota Jambi, Syarif Fasha, dalam kesempatannya menyampaikan perihal kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terkait pembatasan akses. Termasuk soal kebijakan penjagaan di perbatasan wilayah maupun terkait pemberlakuan jam malam.

"Mohon dimaklumi jika ada pembatasan-pembatasan. Ini sebagai cara kita mengantisipasi kemungkinan peningkatan penyebaran Covid-19 di Kota Jambi," ucapnya.

"Pemberlakuan jam malam adalah salah satu pembatasan/social distancing," katanya.

"Penutupan beberapa perbatasan Kota Jambi untuk menciptakan sugesti ‘susah masuk Kota Jambi’ sehingga masyarakat luar tidak terlalu banyak masuk Kota Jambi," ujarnya lagi.

Menurut dia, pada hakikatnya Pemerintah Kota Jambi tidak hanya melakukan tindakan tegas, pihaknya juga punya sejumlah kegiatan untuk mengantipasi sektor lainnya.

"Kita punya program JPS. Pembagian nasi bungkus, bantuan-bantuan, dan lainnya," ujarnya.

Di samping itu ada juga posko untuk penanganan Covid-19 dan nomor kontak yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Nomor-nomor penting yang bisa dihubungi masyarakat: WA 081273503486. HP: 085928801153 / 089627614873 atau melalui aplikasi SIKOJA," katanya.

Anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan bahwa secara hukum pemkot dapat menggunakan/pengalihan anggaran yang disiapkan.

Dalam hal ini, kata dia, Pemkot harus memperhatikan masyarakat ekonomi lemah untuk mendapatkan penyaluran dana tersebut.

"Pastikan penyaluran dana bantuan tepat sasaran. DPRD akan menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik. Mohon pengkajian matang terhadap pemberlakuan jam malam. Jangan sampai merugikan masyarakat," ucapnya.

Kabinda Provinsi Jambi, Brigjen Pol Irawan David Syah, mengatakan bahwa Covid-19 itu ibarat ‘gunung es’. Apa yang nampak di permukaan sesungguhnya lebih kecil dari apa yang terjadi sesungguhnya.

"Yang disampaikan pemerintah ribuan, bisa jadi yang sesungguhnya lebih dari itu. Banyak laporan yang belum valid," ucapnya.

Dalam hal ini, kata dia, perlu PSBB, yakni masyarakat harus dukung program pemerintah," ucapnya.

Analisis BIN, masa Covid itu 6- 80 hari. Jika Indonesia mulai 2 Maret 2020, maka puncaknya diperkirakan April atau Mei 2020. "Kuncinya masyarakat harus disiplin diri," ujarnya.

"Secara ekonomi, Covid-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia seperti penurunan komoditi perkebunan, hasil laut, pariwisata, dan lainnya," ucapnya.

BIN merekomendasikan untuk merekrut relawan, maksimalkan fungsi puskesmas, jaga batas wilayah, berikan pelatihan online untuk UMKM, dan lainnya.

Ekonom Unja, Ridwansyah, melihat dari sisi ekonomi bahwa Covid 19 telah mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dollar. Bisa mencapai angka 20.000 dan akan memberi dampak terhadap perekonomian negara seperti ekspor/impor.

"Angka kemiskinan akan bertambah secara signifikan. JPS harus dilaksanakan secepat mungkin agar tidak terjadi chaos di tengah masyarakat seperti beberapa negara lain," ujarnya

"Sangat perlu pendataan ulang angka kemiskinan karena, awalnya ada masyarakat tidak tergolong miskin, tapi dampak virus corona membuat mereka miskin tapi belum masuk data BPS," katanya.

"Pilihan PSBB adalah yang paling memungkinkan karena Jambi ditopang oleh kabupaten lain. Jika di-lockdown, berbahaya bagi Kota Jambi," ujarnya.

Dosen Fakultas Hukum Unja, Mochammad Farisi, mengatakan bahwa dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat, langkah yang bisa diambil ada dua yaitu; karantina wilayah/lockdown diatur di Pasal 53,53,55 dan PSBB pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.

"Saat ini opsi pemerintah adalah PSBB lewat PP 21/2020 dan Permenkes 9/2020. Lockdown atau PSBB harus didahului oleh status kedaruratan. Keppres 11/2020. Daerah harus mengajukan status tersebut ke pemerintah pusat," ucapnya.

"PSBB tidak dikunci (lock) tapi dibatasi pergerakan sosial masyarakat. Itu pun harus izin secara hukum kepada pemerintah pusat," katanya.

Menurut dia, jika sudah berlaku, maka akan ada konsekuensi hukum (pidana). Bisa dipenjara 1 tahun atau denda 100.000.000 bagi masyarakat yang melanggar.

"Penting untuk memberi kesadaran kepada masyarakat (edukasi) agar taat aturan atau imbauan dari pemerintah," ujarnya.

Diskusi dihadiri oleh 90 orang atau lebih dari berbagai daerah seperti Jambi, Palembang, Riau, Padang, dan berbagai kabupaten di dalam Provinsi Jambi.
Diskusi dibagi menjadi 5 sesi berjalan dengan lancar dan tertib tanpa gangguan yang berarti.


Penulis: ***
Editor:



comments