Sabtu, 6 Juni 2020

Menyoal Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Situasi Wabah Covid-19


Senin, 13 April 2020 | 16:33:46 WIB


Syahrial Darmanto
Syahrial Darmanto / istimewa

Oleh : Syahrial Darmanto

SITUASI saat ini memang cukup sulit untuk dilalui, wabah corona yang menyerang hampir seluruh dunia tak terkecuali indonesia dan juga Provinsi Jambi tentunya. Kondisi yang diakibatkan virus yang berasal dari China dan menyebar luas ke berbagai negara ini berhasil memporak-porandakan ekonomi dunia dan memicu munculnya krisis baru. Kondisi ini tentu berdampak pada perputaran roda perekonomian di dalam negeri.

Tak hanya itu, perekonomian secara global otomatis juga terganggu. Semakin banyaknya jumlah orang yang terinfeksi virus corona membuat pemerintah menerapkan berbagai himbauan untuk menjaga jarak antara masyarakat alias pysical distancing.

Mulai dari imbauan bekerja di rumah bagi pekerja dan karyawan yang memungkinkan, meliburkan sekolah hingga membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Bahkan yang terbaru pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa wilayah yang mekanismenya diajukan oleh daerah dengan beberapa kriteria untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pusat melalui kementrian dengan PP No 21 Tahun 2020 sebagai payung hukumnya.

Kondisi tersebut tak luput melanda Provinsi Jambi, di tengah melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi jambi yang hanya mampu tembus dibawah 5 persen, memaksa Pemprov harus memutar otak untuk menghadapi situasi sulit seperti ini, belum lagi data terbaru bahwa data dari Tim gugus tugas Covid 19 Jambi tercatat sudah 4 orang dinyatakan positif.

Lebih lanjut ada Kota yang menerapkan Jam malam sehingga tentu berdampak pada perekonomian masyarakat terutama pada pelaku usah kecil dan menengah yang notabene beraktivitas malam hari. Kondisi tersebut memperburuk keadaan tentunya sebab sebelumnya terjadi pembatasan sosial dan juga Aktivitas Kerja di rumah, belum lagi pada sektor pertanian tentunya berdampak pada menurunnya harga jual dan karet, sawit, dan pinang yang diakibatkan melesunya aktivitas ekspor ke negara lain.

Kondisi seperti ini pun memang sangat sulit untuk dilalui, sebab lintas sektor terkena dampak seperti sektor pariwisata yang menurun, kemudian jasa dan industri serta berbagai sektor lainnya.

Dilansir dari berbagai sumber media dan situs DPRD Provinsi Jambi, bahwa Dewan dan Pemprov Jambi sepakat menganggarkan 200 miliar untuk Covid 19, rencananya anggaran tersebut digunakan untuk Kebutuhan gugus tugas, Penanganan Kesehatan, Penyediaan Jaring Pengaman sosial, dan Anggaran Cadangan.
Selain itu terdapat juga wacana solusi intervensi pasar yang akan dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah untuk membeli karet pada petani lokal untuk menjaga kestabilan harga pasar, tentunya ketika intervensi ini dilakukan memang cukup memberikan dampak ditengah menurunnya harga jual, akan tetapi perlu juga dipertimbangkan tentang penyimpanan barang tersebut. Sebab karet yang sudah dibeli nantinya memerlukan gudang penyimpanan yang cukup yang nanti akan dijual kembali kepada perusahaan ketika harga stabil atau naik.

Khusus pada anggaran jaring pengaman sosial yang anggarannya mencapai 102 milyar penulis menyoroti mekanisme pembagiannya sebab anggaran tersebut akan digunakan berupa bantuan langsung tunai berupa uang untuk sembako dengan catatan penerima tersebut di luar dari Penerima PKH dari pusat, nah disini lah titik krusialnya terjadi fakta di lapangan memang tak semudah dipikirkan memang mekanisme tersebut melalui verifikasi lapangangan hingga tingkat RT, akan tetapi jika Pemprov sudah memiliki basis data masyarakat dari kelompok rentang miskin hingga miskin tentu saja mudah, penulis agak ragu jika pemprov sudah memiliki basis data tersebut.Sehingga untuk melakukan Verivikasi lapangan agar tidak tumpang tindih dengan masyarakat yang sudah mendapatkan sebelumya, dengan kondisi seperti sekarang dan waktu yang mepet sulit untuk dikejar, namun upaya ini perlu dilakukan dengan melakukan konsolidasi dan kolaborasi stakeholder dari Pemprov dan Pemkab/kota.

Lebih lanjut, anggaran 200 miliar seharusnya bisa lebih ditingkatkan. Sebab beberapa pos-pos anggaran bisa lebih dimanfaatkan untuk re-alokasi penanganan covid 19 ini, seperti halnya pada anggaran perjalanan dinas yang asumsi dari penulis bisa dimaksimalkan, sebab logikanya mana berani untuk melakukan perjalanan dinas ditengah kondisi seperti ini dan diproyeksikan hingga tiga bulan ke depan.

Sayang sekali jika pos anggaran ini tidak bisa dimaksimalkan secara penuh. Kemudian pada anggaran makan dan minum rapat serta makan dan minum pelaksanaan kegiatan. Pada situasi seperti ini rasanya tidak mungkin dilaksanakan kegiatan yang sifatnya pertemuan dengan melibatkan orang banyak. Pos anggaran tersebut bisa dipangkas dengan maksimal tentunya.
Khusus pada kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas dan tidak mungkin dilaksanakan menurut hemat penulis perlu juga dikordinasikan pada OPD terkait sehingga tidak menimbulkan permasalahan tentunya.
Pada situasi ini tentunya juga membutuhkan waktu recovery agar kondisi menjadi normal.

Prakiraan dampak yang terjadi menurut hemat penulis mengakibatkan semakin melesunya pertumbuhan ekonomi dikarenakan melemahnya sektor industri dan UKM, bahkan gangguan keamanan akibat dari kondisi ini. Sudah sepatutnya pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota melakukan kolaborasi dan membuat grand design untuk menangani dampak covid ini dan juga pemulihan setelahnya yang membutuhkan waktu yang cukup lama, agar terkesan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Penulis juga merekomendasikan agar tetap menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan peningkatan pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta pada sektor pariwisata untuk juga diperhatikan sebab pada sektor tersebut terdapat UMKM dan UKM yang terlibat dan terdampak

*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jambi


Penulis: Syahrial Darmanto
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments