Jumat, 7 Agustus 2020

Ditunda 9 Desember, Farisi: Pilkada Lebih Baik 2021


Senin, 20 April 2020 | 20:14:32 WIB


Mochammad Farisi
Mochammad Farisi / metrojambi.com

 JAMBI - Komisi II DPR RI Selasa (14/4/2020) lalu telah menyetujui usulan pemerintah tehadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember mendatang.

Sebelum dimulainya pelaksanaan lanjutan tahapan Pilkada serentak tahun ini, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penanganan Covid-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada serentak tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi Mochammad Farisi, LL.M menilai keputusan itu merupakan 'kesimpulan yang belum tersimpulkan'. Pasalnya, mereka akan rapat setelah masa tanggap darurat selesai akhir Mei nanti baru akan diputuskan apakah tetap tanggal 9 Desember atau menggunakan opsi ke 2 dan ke 3 yang telah dibuat oleh KPU.

"Berdasarkan hasil kajian dan diskusi KOPIPEDE Jambi, lebih baik bila Pilkada dilaksanakan di tahun 2021 dengan pertimbangan kajian-kajian epidemologi bahwa wabah ini makin hari makin meningkat grafiknya, diperkirakan Desember belum bisa dikendalikan dengan asumsi belum ada vaksin dan PSBB tidak dilakukan dengan disiplin tinggi," tuturnya, Senin (20/4/2020).

Lebih lanjut Farisi menyebutkan, tahapan pun akan kurang maksimal berjalan karena bisa saja para penyeleggara sendiri terpapar Covid-19. Bahkan jika PPK, PPS, KPU, dan lainnya dinyatakan positif, maka akan dikarantina dan tentu pekerjaan akan terbengkalai.

"Bagaimana bila peserta atau cakada dalam masa kampanye juga positif Covid-19, bagaimana statusnya? Dibatalkan? Belum lagi secara psikologis masyarakat juga belum fokus ke Pilkada karena faktor ekonomi," ujarnya.

Selain itu, menurut Farisi kampanye juga tidak akan maksimal. Karena secara subtantif apa visi misi tidak dapat dielaborasi maksimal oleh masyarakat. "APBD juga banyak terkuras untuk refocusing masalah Covid," imbuhnya.

Namun, Farisi berpendapat bahwa untuk menghindari penjabat kepala daerah yang terlalu lama, maka bisa jadi Pilkada tidak dilaksanakan Desember 2020 (opsi ke 3) tetapi dilaksanakan Maret 2021 (opsi ke 2) dengan catatan pemerintahh semakin bisa mengendalikan Covid-19 ini.

"Pilkada serentak 2024 ditiadakan. Dan waktunya disesuaikan dengan jadwal Pilkada 5 tahunan sesuai periode masing-masing. Kemudian segera dibuat draf Perppu dengan berbagai skema waktu penundaan," jelasnya.

Farisi mengatakan, Pilkada harus dilihat dari sisi prosedural dan subtansial. Sebab butuh ketenangan jiwa dan pikiran yang jernih bagi penyelengga untuk bekerja dan bagi masyarakat menetukan pemimpin.

"Tidak boleh sembarangan karena bisa salah pilh, menyesal 5 tahun kemudian. Semoga Covid-19 segera bisa dikendalikan dan kita bisa mengambil hikmah dari bencana ini," tandasnya.


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments