Sabtu, 6 Juni 2020

OJK Sebut Total Biaya yang Ditangguhkan Debitur Jambi Capai Rp 452,67 Miliar


Rabu, 29 April 2020 | 11:02:48 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI - Sebanyak 3.149 debitur telah melakukan restrukturisasi di sejumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada di Provinsi Jambi. Ini terjadi dikarenakan dampak dari wabah Covid-19.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi Endang Nuryadin mengatakan, jumlah nominal biaya yang telah ditangguhkan dari seluruh debitur di Provinsi Jambi yaitu sebanyak Rp. 452,67 miliar.

"Data debitur yang mengajukan restrukturisasi pada Bank Umum atau Syariah sebanyak 1.994 debitur dengan jumlah biaya yang ditangguhkan sebanyak Rp 379,25 miliar," ujarnya.

Kemudian, perusahaan pembiayaan sebanyak 1.101 debitur dengan jumlah biaya yang ditangguhkan sebanyak Rp 57,55 miliar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebanyak 54 debitur dengan jumlah biaya yang ditangguhkan sebanyak Rp 15, 86 miliar.

"Data ini merupakan hasil rekapitulasi per 24 April 2020," sebut Endang.

Jika ingin pembayaran kreditnya ditangguhkan, Endang menjelaskan debitur harus terlebih dahulu memberitahukan atau melapor kapada pihak leasing atau bank. Jika tidak diberitahu, maka pembayaran akan tetap berjalan seperti biasanya.

"Debitur harus melapor dan menjelaskan serta menyampaikan bukti penurunan pendapatan akibat adanya terkena virus covid-19. Supaya bisa diproses sama bank atau leasing tersebut," terangnya.

OJK sendiri mengatur maksimal penundaan pembayaran kredit yaitu selama 1 tahun dengan jumlah kredit dibawah Rp 10 miliar. Akan tetapi, waktu penundaan pembayaran angsuran kredit tersebut secara teknis diatur dalam bank atau leasing masing-masing.

"Kalau mengenai waktu penundaan pembayaran kredit itu teknisnya diatur dalam bank atau leaingnya masing-masing. OJK hanya mengatur waktu maksimal penundaan kredit diringankan maksimal satu tahun," sebutnya.

Disampaikannya, jika debitur telah melapor secara baik-baik ke bank atau leasing, akan tetapi tidak digubris atau tidak diproses. Silahkan mengadu kepada OJK dan nanti akan ditindak lanjuti karena peraturannya sudah jelas diatur.

Ia menambahkan saat ini debt collector telah dilarang untuk menagih kredit. Akan tetapi karyawan lesing atau bank diperbolehkan untuk mengingatkan nasabah mengenai pembayaran kredit.

"Debt collector tidak boleh lagi menagih, kalo karyawan mengingatkan nasabah bayar kredit boleh. Masyarakat jangan takut, jika ada debt collector mau narik barang kreditan bisa langsung lapor ke OJK," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments