Jumat, 5 Juni 2020

Politik Dalam Bingkai Hukum

(Kasus Penempatan Program Studi Ilmu Politik Subordinat Fakultas Hukum)

Minggu, 17 Mei 2020 | 16:45:31 WIB


/

Oleh: Navarin Karim *)


PERGANTIAN pimpinan baru Universitas Jambi menimbulkan konsekuensi akan perubahan yang dilakukan dalam dinamika kebijakan. Hal ini sangat dimaklumi, karena motif utamanya untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Apalagi dengan adanya hal yang tak terduga yaitu kasus munculnya pandemi covid-19, mau tak mau rektor selaku pimpinan tertinggi Universitas Jambi (Unja) harus cepat tanggap menyesuaikan keadaan yang terjadi.

Responsivitasnya tentang hal ini perlu diacungkan jempol. Efisiensi harus segera dilakukan agar pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak terganggu dan mampu dalam hal pembiayaan, dust berkontribusi terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengurangi pembiayaan yang tidak perlu.

Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah melakukan pengurangan jumlah Fakultas yang ada di lingkungan kampus Unja. Caranya adalah program-program studi yang mempunyai kemiripan rumpun disatukan dalam satu fakultas. Bayangkan efisiensinya. Enam fakultas di Unja dihilangkan, diintegrasikan ke fakultas lain.

Jika satu fakultas terdapat 1 dekan dan 3 wakil dekan, maka 24 jabatan pimpinan fakultas berhasil dikurangi, belum terhitung dengan pengurangan pejabat administrasinya. Dari 14 fakultas berhasil dikurangi menjadi 8 fakultas. Memang ada yang merasa puas dan tidak puas dengan penggabungan tersebut, karena ada yang terlalu dipaksakan misalnya program studi yang pure science berada di bawah sub ordinat aplikatif science, seharusnya sebaliknya.

Ada juga bidang ilmu yang seharusnya berdiri sendiri digabungkan dengan fakultas yang tidak serumpun. Memang dalam aturan Organisasi Tata Kerja (OTK) tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Secara histori pernah terjadi ketika Prodi Kedokteran pertama kali didirikan di Unja berada dibawah subordinat fakultas Hukum toh jalan juga. Dalam perjalanannya kini telah mampu berdiri sendiri. Hingga sekarang bernama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Politik dan pemerintahan dalam Bingkai Hukum

Persoalan yang perlu didiskusikan sekarang adalah penempatan prodi ilmu Politik dan ilmu Pemerintahan berada di bawah Ilmu Hukum (Fakultas Hukum). Harapan di masa yang akan datang kembali berdiri sendiri dengan nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mengapa ini dipersoalkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Pertama. Menjelang menjadi Ilmu Politik berdiri sendiri, ada ketidaknyamanan ilmu politik berada dalam bingkai ilmu Hukum.
Ilmu Politik itu relatif lebih bebas, ketimbang ilmu Hukum yang terkesan agak kaku dengan aturan-aturan yang strick.

Kekhawatiran produk yang dihasilkan menjadi politikus yang kaku selalu berkutat dengan hukum. Politik selalu cepat membaca fenomena yang terjadi mampu membuat kehebohan dalam bentuk letupan-letupan sosial dalam mengontrol penerapan hukum dan pelaksanaan pemerintahan

Kedua. Dalam pembagian ilmu sosial tidak tercantum ilmu hukum sebagai bagian ilmu sosial, demikian pula dalam pembagian ilmu politik bahkan terbalik ilmu hukum merupakan bagian ilmu politik (versi Sabrina Alfari, 8 Januari 2019).

Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pada hakikatnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Ketiga. Begitu pula ilmu pemerintahan hanya merupakan bidang yang mengkaji berbagai permasalahan organisasi, administrasi, manajamen, dan kepemimpinan penyelenggaraan organisasi maupun badan yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara dan keputusan politik.

Setelah era reformasi di Indonesia, politik kembali menjadi panglima, dimana sebelumnya masa orde Baru berhasil membungkamnya, kini politik kembali berkuasa. Kemajuan pembangunan politik akibat keran demokrasi dibuka seluas-luasnya oleh negarawan yang berjasa yaitu Prof. Ing. BJ. Habibie.

Akibatnya politik maju dalam melakukan pengontrolan penerapan hukum dan pelaksanaan pemerintahan, namun efek di awal perubahan pembangunan ekonomi mengalami kemunduran dibandingkan pembangunan politik, selanjutnya dapat menggeliat kembali. Kondisi ini berbanding terbalik dengan masa Orba, pembangunan ekonomi relatif lebih maju dibandingkan pembangunan politik.

Konsekuensi ini berdampak lebih lanjut dalam perkembangan positif ilmu politik di perguruan tinggi dan dampaknya terhadap ekologi pemerintahan, sebagai berikut : (a) Lebih mengedepankan politik hukum dari pada hukum politik. (b) Universitas Terbuka tidak mencantumkan prodi ilmu politik sebagai sub ordinat fakultas hukum, tetapi lebih arif dengan mensejajarkannya, sehingga penamaan fakultasnya adalah Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (c) Nama Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Kenapa bukan Kementerian Hukum, Politik, dan Keamanan, tentu ada pertimbangan filosofisnya, karena politik memang sedang menjadi panglima dan bukan hukum sebagai panglima.

Produk-produk hukum di Indonesia semuanya melalui kesepakatan politik (legislatif). Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kriteria negara demokrasi masa reformasi relatif dapat dipenuhi secara baik, seperti adanya pemilihan secara teratur, adanya kebebasan memilih, adanya toleransi. Namun titik lemahnya adalah pada penegakan hukum. Hukum lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi wajar kalau nama kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Artinya lebih mengedepankan Politik ketimbang hukum.

Usulan (Suggest)

Mantapkan (establishment) kondisi penamaan sebelumnya (fakultas Ilmu Sosial Politik), dengan memperjuangkan secara maksimal melalui jalur Organisasi Tata Kerja (OTK).

Jika sudah melalui persuasi di Dikti dan Kementerian terjadi deadlock, lebih arif penggabungan ilmu politik, pemerintahan dan ilmu hukum dengan penamaan fakultas yang diganti seperti di Universitas Terbuka yaitu Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Perhatikan juga dalam prinsip merger, agar pihak yang di-merger tidak merasa inferior, paling tidak minimal untuk jabatan wakil dekan harus ada satu dari fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik, sehingga ada keterwakilan ilmu politik dan atau ilmu pemerintahan.

Penutup

Perubahan yang elegan lebih menghargai cara-cara demokrasi secara damai sesuai jargon baru yaitu Unja smart.


*) Penulis adalah dosen senior Fisipol Unja dan Ketua Penulis Opini Pelanta Jambi


Penulis: Navarin Karim
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments