Rabu, 12 Agustus 2020

Fraksi Demokrat Minta 2 Tahun Sisa Jabatan Bupati Tebo Fokuskan Tuntaskan Janji Politik


Selasa, 21 April 2020 | 16:14:05 WIB


Bupati dan Wakil Bupati Tebo, Sukandar-Syahlan
Bupati dan Wakil Bupati Tebo, Sukandar-Syahlan / istimewa

MUARATEBO – Dua tahun lagi sisa masa jabatan, Bupati dan Wakil Bupati Tebo, Sukandar-Syahlan, diminta untuk fokus pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Tebo, untuk memenuhi janji politik yang telah dilontarkan saat itu.

Fraksi Demokrat DPRD Tebo memandang bahwa ada beberapa perihal janji politik masa pemerintahan periodesasi Sukandar-Syahlan yang belum terealisasi, seperti membangun jalan dua jalur di Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dan membangun jalan dua jalur di Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Hal tersebut diungkapkan dikarenakan realisasi pembangunan jalan dua jalur di Daerah tersebut sangat penting dikarenakan daerah tersebut merupakan pintu gerbang masuk Kabupaten Tebo, yang menjadi penghubung antar Kabupaten Batanghari, seperti di Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ulu.

Wakil Ketua I DPRD Tebo Syamsurizal, SE M.Si dalam membacakan pandangan akhir fraksi fraksi anggota DPRD Tebo, dengan tegas menyampaikan agar rekomendasi atau saran dari fraksi Demokrat tersebut agar memprioritas pembangunan jalan jalur dua di daerah tersebut.

Bukan hanya itu Syamsurizal juga memberikan masukan agar di sisa masa jabatan Pemerintahan periodesasi Suka-Syahlan memberikan kebijakan tentang tender proyek proyek di Kabupaten Tebo saat ini yang cenderung dikuasai oleh segelintir orang saja itu diverifikasi. Karena perihal tersebut ditemui modus untuk memonopoli proyek dengan memakai atau meminjamperusahaan orang lain, tapi prakteknya yang mengerjakan proyek tersebut orangnya itu itu aja.

“Selama tiga periode fraksi Demokrat duduk sebagai pimpinan DPRD Tebo, kami merasakan kue pembangunan Kabupaten Tebo tidak dapat dinikmati oleh perusahaan kecil sampai yang besar. Karena hal tersebut terbukti hasil infestigasi ada tiga perusahaan yang mengerjakan 41 paket, mulai dari 58 juta hingga jumlah miljaran rupiah. Hal tersebut juga harus dipikirkan Bupati hendaknya, karena cenderung didominasi oleh kelompok tertentu” bebernya, Selasa (21/4/2020).

Tecetus juga dalam sampaian tersebut, Syamsurizal juga mengatakan dengan tegas bahwa ada temuan Komisi III DPRD Tebo, terhadap proyek di Dinas PUPR Tebo tahun lalu sampai saat ini belum ditindak lanjuti.

“Saat itu BPK RI turun cek kelapangan meskipun sudah ada kesepakatan PUPR untuk turun bersama dengan Komisi III, namun BPK RI dan PUPR waktu itu turun Komisi III ternyata ditinggalkan, hal tersebut disengaja atau tidak hanya mereka atau PUPR yang tahu sebabnya,” pungkasnya.


Penulis: cr3
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments