Selasa, 14 Juli 2020

Pemprov Jambi Tunggu Instruksi Kemendagri Terkait Penyelesaian Tiga Tapal Batas


Rabu, 03 Juni 2020 | 11:30:53 WIB


Rahmad Hidayat , Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otoda) Provinsi Jambi
Rahmad Hidayat , Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otoda) Provinsi Jambi / istimewa

JAMBI - Hingga kini, proses penyelesaian tiga tapal perbatasan kabupaten di Provinsi Jambi belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Korsupgah KPK RI tak kunjung keluar.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otoda) Provinsi Jambi Rahmad Hidayat mengatakan, belum keluarnya instruksi Kemendagri tersebut tak lain disebabkan merebaknya pandemi virus Covid-19.

"Tentang tapal batas seperti yang sebelumnya, kita masih menunggu tindaklanjut dari Kemendagri, dalam hal ini Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK). Mengingat situasi yang terjadi saat ini (Covid-19)," tuturnya, Selasa (2/6/2020).

Padahal, lanjut Rahmad, jadwal penyelesaian sendiri sebelumnya telah terjadwalkan dari Dirjen BAK Kemendagri. Karena tapal tersebut sudah menjadi agenda mereka akan dituntaskan pada tahun 2020 ini.

"Jika sudah masuk dalam agenda mereka, tentunya tidak akan memakan waktu yang terlalu lama untuk diselesaikan. Namun sama-sama kita ketahui, akibat Covid-19 ini sehingganya masih menunggu perkembangan selanjutnya. Ya kita menginginkan supaya ini secepatnya bisa terselesaikan," ungkapnya.

Perbatasan 3 daerah yang dimaksud, yakni batas daerah Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dengan Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), kemudian Tanjabtim dengan Muaro Jambi, dan Muaro Jambi dengan Batanghari.

Kendati demikian, diakui Rahmad, terdapat tapal batas yang alot penyelesaiannya. Seperti Tanjabbar dengan Tanjabtim, karena sudah beberapa kali difasilitasi keduanya masih bersikeras masing-masing pihak. "Kalau tidak juga ya kita serahkan Kemendagri," katanya.

Nantinya jika sudah diserahkan ke pusat, apabila ada proses gugatan bukan merupakan kewenagan Provinsi lagi. "Apakah nantinya jika tak putus, ada yang menggugat atau tetap lanjut itu keputusan Mendagri, kita serahkan ke Ke Kemendagri," tuturnya.

Sementara untuk tapal batas Provinsi Jambi sendiri, Rahmad menyampaikan terakhir diselesaikan pada 2019 lalu. "Batasan itu yakni tapal batas antara Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments