Sabtu, 26 September 2020

Cornelis Buston Sebut Elhelwi akan Boikot Paripurna Jika Tidak Ada 'Uang Ketok Palu'


Kamis, 12 Desember 2019 | 11:50:30 WIB


Sidang lanjutan kasus suap \'uang ketok palu\' pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018 dengan terdakwa Supardi Nurzain, Elhelwi, dan Gusrizal di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (12/12/2019)
Sidang lanjutan kasus suap \'uang ketok palu\' pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018 dengan terdakwa Supardi Nurzain, Elhelwi, dan Gusrizal di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (12/12/2019) / metrojambi.com

 JAMBI - Enam saksi kasus suap 'uang ketok palu' pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018 dengan terdakwa Supardi Nurzain, Elhelwi, dan Gusrizal, dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/12/2019).

Keenam saksi yakni Conelsi Buston, AR Syahbandar, Chumaidi Zaidi, Apif Firmansyah, Dody Irawan, dan M Imamuddin alias Iim. Dalam persidangan, Cornelis mengaku 'uang ketok palu' sudah menjadi hal yang biasa setiap pengesahan RAPBD.

Hal itu terungkap saat majelis hakim yang diketuai Purba tersebut mencerca Cornelis Buston sebagai saksi. "Ya, itu sudah biasa setiap tahun, ketok palu secara kolegeal," katanya.

Dia juga mengaku sempat diancam anggota dewan akan tidak hadir dalam pembahasan RAPBD Jambi. "Mereka, Pak Elhelwi dan kawan-kawan ramai-ramai datang ke saya akan boikot (paripurna pengesahan RAPBD, red) kalau tidak ada uang ketok palu," ujarnya.

Cornelis juga menyebutkan usulan uang ketok palu di usulkan pertama oleh almarhum Zoerman Manap dan Elhelwi Cs. "Dua kali, ada almarhum (Zoerman Manap, red) dan ada beliau (Elhelwi, red)," ucapnya.

Cornelis juga mengungkapkan jika Gubernur Jambi saat itu, Zumi Zola, tidak sepakat dengan adanya uang ketok palu. "Waktu itu dia telepon (Gubernur, red) kalau dari nadanya tidak setuju," sebut Cornelia.

Sementata itu, Elhelwi menyangkal keterangan Cornelis. Menurutnya, dirinya tidak punya wewenang untuk memboikot kehadiran anggota sebanyak 55 orang.

"Saya tidak punya wewenang untuk baikot, karena anggota dewan itu ada 55 orang," sangkalnya. 


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments